PPK Marbau Laksanakan Bimtek Penegakan Kode Etik Bagi Anggota PPS Pada Pilbup dan Wabup Kabupaten Labura Tahun 2020

PIRNAS.COM | LABUHANBATU UTARA – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Marbau melaksanakan Bimtek Penegakan Kode Etik Bagi Anggota PPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) Tahun 2020 pada Sabtu (15/8/2020), di Aula Kantor Camat Marbau.

Hadir dalam acara tersebut, Herdensi, S.Sos. MSP., Ketua KPU Sumut, Heriamsyah Simanjuntak, SH.I Ketua KPU Labura, Adi Susanto Divisi Tehnik KPU Labura, Muslih Sulaiman Komisioner Bawaslu Kab. Labura, Camat Marbau, Ismail Rambey, IPTU A. Sagala Kanit Shabara Polsek Marbau, Serda J. dari Koramil 06/ Marbau, Ketua PPS Se-Kecamatan Marbau dan PPS Se- Kecamatan Aek Kuo dan Panwascam Kecamatan Marbau.

Acara bimtek penegakan kode etik bagi anggota PPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Labura Tahun 2020 itu dihadiri PPS Se-Kecamatan Marbau dan Kecamatan Aek Kuo.

Sebagai narasumber dalam acara itu Herdensi, S.Sos. MSP., Ketua KPU Provinsi, Ketua KPU Labura Heriamsyah Simanjuntak, SH.I Adi Susanto Komisioner KPU Labura dan Muslih Sulaiman, Komisioner Bawaslu Kabupaten Labura.

Dasar hukum pelaksanaan acara tersebut UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan PKPU Nomor 3 tahun 2015 Sebagaimana telah diubah terakhir Dengan KPU Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelengggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Wali Kota. PKPU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati / atau Walikota Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020.

Heriamsyah Simanjuntak, SH.I kepada para PPS yang hadir mengatakan, “kami harapkan kepada para PPS melalui acara ini rekan-rekan PPS dapat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan baik serta dapat bekerja secara profesional yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan”, Sebutnya.

Herdensi,S. Sos., MSP. Pada pemaparan materinya kepada PPS yang hadir ialah;pasal 2, Pasal 12, Pasal 13, PKPU Nomor 3 tahun 2015.

Selain itu, Herdensi juga memaparkan tentang Tugas dan Tanggung Jawab yang harus di emban oleh PPS dan kewajiban PPS yang harus berprinsip tertib tidak berpihak kepada Paslon (Peserta Pilkada), “Serta mematuhi Peraturan dan Perundang-undangan dalam menjalankan proses mekanisme pelaksanaan sebelum dan sesudah hari H. Pelaksanaan pemilihan”, Paparnya.

Ditegaskannya,” PPS harus menaati tupoksi dan harus menaati yang dilarang oleh Undang- Undang dan menaati apa yang di larang yakni dilarang menerima sesuatu oleh peserta Pemilu dan harus mengikuti portokoler Covid -19.

Jumlah Peserta bimtek pada kesempatan itu sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang, dari 18 (delapan belas) Desa dari Kecamatan Marbau 8 (delapan) Desa dari Kecamatan Aek Kuo. Masing-masing satu desa berjumlah tiga orang.

Dalam uraiannya Muslih Sulaiman, Komisioner Bawaslu Labura, ” sebenarnya KPU dan Bawaslu itu sama bawaslu itu bukan mencari cari kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Akan tetapi Bawaslu harus bisa memastikan proses tahapan penyelenggaraan pemilu itu berjalan dengan maksimal”, Cetusnya.

Pantauan Media acara berjalan dengan khidmat tertib dan lancar serta mengikuti portokoler covid-19. Awal acara dimulai dengan Lagu Indonesia Raya dan Do’a di Imami dari salah seorang PPS yang hadir.

(DM)