PJS BUPATI ROKAN HILIR SAMPAIKAN EMPAT HAL DALAM PERTEMUAN

PIRNAS.COM | ROHIL – Setelah dilantik Gubri sebagai PJS Bupati Rokan Hilir pada Sabtu (26/09), kemudian RUDIYANTO melaksanakan pertemuan dengan para Asisten Sekda pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, Minggu (27/09). Selanjutnya pertemuan dengan camat dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Pertemuan dilaksanakan di Gedung Daerah Datuk Batu Hampar di Jalan Perwira Bagan Siapi-api Senin (28/09).

Ada empat hal yang disampaikannya dalam pertemuanya, pertama tentang penyelenggaraan pemerintahan dimana bupati melaksanakan cuti, namun penyelanggaran pemerintahan tetap berjalan dengan lancar, baik itu tentang pelayanan dengan masyarakat, pelaksanaan pembangunan maupun, keuangan agar berjalan dengan baik.

Kemudian kedua mengingatkan lagi tentang netralitas sebagai pegawai Negeri sehingga Pilakada ini harus berjalan dengan Damai, Sukses dan Kondusif.

“Kepala OPD Camat dan ASN untuk netral yang saat ini sedang dalam pelaksanaan Pilkada sehingga tidak ada menekankan kepada siapapun juga,” kata PJS Bupati Rohil ini.

Selanjutnya yang ketiga tentang yang harus melaksanakan sesuai dengan aturan protokol kesehatan baik itu ketika melaksanakan kampanye pada pada kontestasi Pilkada Kabupaten Rokan Hilir 2020.

“Saat dalam melaksanakan kampanye tetap melakukan aturan protokol kesehatan, sehingga semua TIM Paslon harus melalui izin Satgas Covid 19. Besok saya akan bahas dalam rapat, jika mereka tidak melalui izin dan tidak melaksanakan protokol kesehatan maka dibubarkan saja. Alhamdulillah Rohil masih zona kuning itu yang harus kita pertahankan terus,” kata RUDIYANTO

Oleh sebab itu, kata ia, penekanan ini dilakukan agar tidak muncul lagi kluster baru yakni kluster pilkada.

“Hal yang ke empat tentang dirinya menjabat sebagai pejabat sementara selama 71 hari agar APBD berjalan dengan lancar dan baik, walaupun saya tidak lama sebagai pejabat sementara yang hanya selama 71 hari tetapi ada hal hal krusial yang harus kami selesaikan dalam artian soal anggaran APBD yang sedang dievakuasi agar cepat diselesaikan pihak provinsi ke pusat sehingga APBD bisa berjalan dengan baik, sedangkan APBD Murni masih proses,” tuturnya.

Dikatakannya, “apa yang berjalan dengan baik tetapi akan dijalankan dengan baik yang penting berjalan sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Saya juga mohon dukungan dari kepala OPD selama saya sebagai PJS kita menjalankannya saja. Karena saya dipilih karena ketentuan saja,” ujarnya.

Dijelaskannya, “dalam kesempatan ini juga ingin tahu dinas kependudukan dan pencatatan sipil tentang percetakan KTP dan jumlah penduduk juga. Kepada kesbangPOL tentang daerah Rawan Konflik. Saya hanya mengingatkan saja jadi agak mudahan bagi saya sebagai PJS ini.” katanya.

Beliau juga akan meninjaun ke kecamatan sesuai jadwal. Apakah melaksankan kegiatan sesuai protokol kesehatan.

(PANCA SETEPU)