PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG DILANGGAR “Perbub Nomor 37 Tahun 2019” OLEH TIM PENJARINGAN PERANGKAT DESA TANJUNG PASIR

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | MEDAN – “Kronologis penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kuala Hulu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara”.

Berawal dari surat penggumuman yang disampaikan oleh panitia/tim penjaringan perangkat Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kuala Hulu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, tertanggal 29 November 2019 yang dipasang di tempat-tempat keramaian, dengan ini bisa diketahui tahap perekrutan perangkat desa-desa Tanjung Pasir yakni :

1. Tanggal 02 s/d 07 Desember 2019, Penjaringan perangkat Desa Tanjung Pasir
2. Tanggal 09 s/d Desember 2019, Penjaringan calon perangkat Desa Tanjung Pasir
3. Tanggal 16 s/d 20 Desember 2019, Pengajuan Kecamatan Kualuh Selatan
4. Tanggal 23 s/d 27 Desember 2019, Rekomondasi Kualuh Selatan
5. Tanggal 30 s/d 31 Desember 2019, Penerbitan SK oleh kepala desa

Dari uraian tahapan perekrutan perangkat Desa Tanjung Pasir yang dilakukan oleh panitia/Tim Penjaringan perangkat desa terdapat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi seperti di kemukakan salah satu calon yang data nya lengkap tapi tidak di verifikasi untuk masuk. Adapun kejanggalan itu seperti :

1. Tidak ada nya seleksi yang jelas. Seperti seleksi berkas, seleksi ujian tertulis atau interview.                                                                                                                  2. Adanya pelanggaran administrasi batas maximum usia yang bisa di loloskan.              3. Perbub nomor 37 tahun 2019. Yang menjadi acuan dalam hal perekrutan calon perangkat desa disahkan tanggal 06 Desember tahun 2019, sedangkan calon penjaringan perangkat desa tanggal 02 Desember 2019 itu berarti perbub belum turun penjaringan sudah di mulai oleh tim seleksi dan ini adalah bentuk cacat hukum.                               4. Tidak diumumkan hasil seleksi seperti yang di tuang dalam perbub nomor 37 tahun 2019 pasal 17 ayat 3 g yakni, “mengumumkan hasil seleksi”.

Berdasarkan hal ini banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang dituturkan oleh Ismail Munthe dan khairul Fadli Lubis kepada awak media Pirnas melalui telepon seluler pada 27 April 2020.

Saat di konfirmasi lewat whatsapp, Kepala Dinas PMD belum ada tanggapan meski bukti dan surat telah di kirim lewat via whatsapp.

Hal senada juga di tuturkan Darwin Marpaung selaku sosial kontrol, berjalannya proses ini mengharapkan keadilan dan tindakan kongkrit untuk meninjau ulang hasil perangkat desa yang terkesan adanya unsur kecurangan dan moneypolitik.

Disamping itu Darwin Marpaung juga menuturkan, “untuk mengusut semua yang terlibat dari rekrutman calon perangkat desa dengan kecurangan serta membatalkan hasil dari SK perangkat desa se Kecamatan Kualuh Selatan dan 1 desa Kecamatan Kualuh Hulu yang sudah dilakukan serta melimpahkan segala pembiayaan yang ditimbulkan oleh kegiatan perekrutan perangkat desa yang sudah dilakukan ini sesuai rekomondasi yang telah RDP komisi A dengan Camat Kuala Hulu Selatan, Dinas PMD dan Kabag Hukum Labura,” imbuhnya.

Dengan adanya ini semoga secepatnya stickholder memperoses dari semua kejanggalan-kejanggalan ini dan harapan bisa pembangun desa bisa terwujud.

(Wil/Red)