Pemkot Tanjungbalai Dukung Tim Korsupgah Wilayah I. KPK RI. Monitoring Program Pemberantasan Korupsi

PIRNAS.COM | TABJUNGBALAI –  Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai mendukung penuh tim Korsupgah Wilayah I KPK RI melakukan monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi di Kota Tanjungbalai. Kamis (20/10) di Aula Sutrisno Hadi Wali Kota Tanjungbalai.

“Kami mengapresiasi kepada tim koordinasi supervisi dan pencegahan wilayah 1 KPK RI atas rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi tahun ini dilakukan langsung tatap muka dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai,

“Ini menggambarkan komitmen dan perhatian tinggi dari KPK RI kepada seluruh penyelenggara pemerintahan daerah untuk dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme,

“lebih lanjut Waris, beberapa langkah langkah telah dilakukan untuk pengembalian kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan yakni :
a. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan provinsi Sumatera utara mulai tahun 2005/2021 sebesar 82.01%
b. Hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mulai tahun 2005/2021 penyelesaiannya sampai 25 Agustus 2022 sebesar 86.07%
c. Hasil pemeriksaan inspektorat kota Tanjungbalai mulai tahun 2016/2022 sebesar 13.21%

“Langkah tersebut dapat pengembalian kerugian negara, untuk mencegah korupsi Pemerintah Kota Tanjungbalai.
a. Menertibkan regulasi peraturan dan atau keputusan Walikota seperti Peraturan Walikota No 56 tahun 2020 tentang pedoman penangganan benturan kepetingan dilingkungan pemerintah kota Tanjungbalai.
b. Peraturan Walikota No 07 tahun 2021 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kota Tanjungbalai, ucap Waris

“Lebih lanjut lagi, Walikota, Pemkot Tanjungbalai melakukan MOU dengan pihak Kejaksaan Negeri Tanjungbalai dalam rangka penarikan aset bergerak milik pemerintah kota Tanjungbalai yang di kuasai pihak ke 3 (TIGA). Melakukan sertifikasi aset tidak bergerak berupa hak milik atas tanah Pemerintah kota Tanjungbalai atas perjanjian pihak rekanan yang kelebihan bayar dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTMJ) agunan membuat surat edaran kepada seluruh OPD dan BUMD agar tidak memberikan atau menerima uang yang sifat nya berkaitan koruptif atau apa pun dari pihak mana pun pada pelaksanaan acara keagamaan dan hari-hari biasa dan memiliki prinsip tidak beli jual jabatan,” ucap Waris Tholib

Selain itu, Waris, Pemkot Tanjungbalai saat ini mendukung sepenuh nya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, akuntabel, bebas KKN melalui program pemberantasan korupsi terintegratasi dengan mengacu pada monitoring.

“Saya mengapresiasi program pencegahan korupsi dikembangkan oleh Korsupgah KPK RI sistem aplikasi terintegrasi monitoring center for prevention (MCP), merupakan sarana KPK RI untuk melakukan capaian program pencegahan korupsi melalui perbaikan data kelola keuangan di seluruh pemerintah kota.

“Selaku kepala pemerintahan daerah Walikota Kota Tanjungbalai, indikator/subindikator daerah intervensi MCP KPK saya manfaatkan untuk melihat dan menilai kinerja dan kesungguhan seluruh perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi Pemerintah Kota Tanjungbalai yang saya janjikan kepada masyarakat Tanjungbalai, “karena saya menyadari tanpa didukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih visi Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak terwujud, ” Prestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis”, ucap Waris lagi.

“Momentum kehadiran satuan tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Wilayah 1 KPK RI diharapkan dapat memberikan peningkatan pemahaman sekaligus kesadaran tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, ” ucap. Waris Tholib, akhiri. ”

“Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencehan Korupsi (Kosup-Penkop) Wilayah I KPK RI, M. Tua Manurung menjelaskan bentuk korupsi secara filosofis, mana bisa terulang lagi korupsi jika akhlak tidak segera dibenahi, katanya.

“Maruli menambahkan,
bentuk tipikor sesuai undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan mengakibatkan kerugikan keuangan negara, dian taranya terjadinya suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi dan itu korupsi harus dihindari” ucapnya.

“Delapan fokus pencegahan korupsi yang dilakukan KPK yakni, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa/Kelurahan, ujarnya,

Selanjutnya dalam rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak lanjut program pemberantasan korupsi terintegrasi, Pemkot Tanjungbalai memperoleh Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Tanjungbalai oleh Inspektur Sumatera Utara, Lasro Marbun.

Acara tersebut diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh Wali Kota Tanjungbalai Waris Tholib dan diikuti seluruh peserta yang hadir. Yang terdiri dari lima poin, yakni.
1. Tentang pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya Kepada seluruh masyarakat Kota Tanjungbalai
2. Menjadi pelopor dan penggerak pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam setiap bentuk pengelolaan keuangan daerah
3. Menghindari menolak dan melawan segala bentuk perilaku dan perbuatan korupsi yang menyengsarakan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas jabatan atau tugas dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat.
4. Tidak akan menerima hadiah ataupun gratifikasi dianggap suap, meminta hadiah atau sesuatu, melakukan pungutan liar atau melakukan pemerasan dari masyarakat atau terhadap siapapun yang berakibat.
5. Melaporkan kepada penegak hukum inspektorat atau saluran lainnya terhadap oknum-oknum pada jabatan apapun yang tetap meneruskan perilaku dan perbuatan koruptifnya. “Tambahnya.

Hadir dalam koordinasi tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Surya Darma, Wakil Ketua DPRD Syahrial Bakti, Danlanal TBA. Letkol. Laut (P) Aan Prana Tuah Sebayang, Kapolres Tanjungbalai. AKBP. Ahmad Yusuf Afandi, Kepala Pengadilan Negeri Tanjungbalai. Yanti Suryani, mewakili Kajari Tanjungbalai. Kasi Intel. Andi Sahputra, Kepala Pengadilan Agama Tanjungbalai. Rasyid Mumtaz, Kasatgas I Direktorat Komisi Pemberantasan korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Pusat Maruli Tua, Kadis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Lasro Marbun, Plt Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai. Nurmalini Marpaung, Para anggota DPRD Tanjungbalai, Pimpinan OPD, Camat, Lurah, Ketua FKUB kota Tanjungbalai H. Haidir Siregar, kegiatan ber”akhir dalam keadaan Maman dan baik. ” Ujarnya.

( Syn )