PEMBAGUNAN JALAN KALI GUBET DESA CISUMUR KECAMATAN GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP DIDUGA KAKANGI UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PIRNAS.COM | CILACAP –  Dengan ada Reformasi Tahun 2008 yang diperjuangkan oleh para Mahasiswa saat itu, salah satunya memperjuangkan Republik Indonesia dari Cengkraman Kolusi, Korupsi dan Nepotisme(KKN), dan tidak transparansinya Pemerintah pada saat itu mengenai pengunaan Uang Negara. Maka dibentuklah Undang-undang Informasi Keterbukaan Publik Dengan Nomor 14 Tahun 2008.

Dizaman reformasi ini masih ada saja yang tidak terbuka dalam menjalankan Anggaran milik Negara. Dengan alasan Swakelolah, Salah satunya, pekerjaan pembanggunan jalan Kaligubet Desa Cisumur Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap.

Hasil dari Konfirmasi dengan salah satu pelaksana lapangan, mengingat pada saat itu tidak ada konsultan pengawas maupun pengawas tekhnis lapangan dari prusahaan. Beliau mengatakan bahwa pekerjaan ini milik Balai Besar Wilayah Sungai(BBWS)Citanduy. Memang selama ini tidak mengunakan Papan Pengumuman Pekerjaan, mengingat pekerjaan tersebut adalah Swakelolah. Untuk badan jalan 3M dan panjang Jalan kurang lebih 1800M.

Kalau kita ambil kesimpulan dari keterangan pelaksana lapangan bahwasannya pekerjaan memang Swakelolah, tapi dana yang dikeluarkan untuk pekerjaan pembangunan jalan tersebut adalah milik Negara dan itu wajib diketahui oleh masyarakat luas. Bukan dari hasil Sumbangan masyarakat.
Tapi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara'(APBN) yang di Anggarkan Pemerintah Pusat.
Apa yang terjadi saat ini diduga salah satu bentuk penyeludupan UU, PEPRES dan KEPMEN.

Karena aturan yang dibuat pemerintah sangat jelas. Mulai dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.

Seperti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pepres Nomor 12 Tahun 2021 Tanggal 02 Pebruari 2021
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

Papan pengumuman pekerjaan itu wajib dipasang oleh pelaksana pekerjaan. Dan itu wajib konsultan pengawas mengingatkan, karena konsultan pengawas dibayar oleh Negara yang tugasnya mengawasi semua pekerjaan proyek. Tentu tidak terlepas daripada pemasangan papan pengumuman pekerjaan.
Rabu 10/11/2022.

(TIM)