RANTAU PRAPAT, PIRNAS | Proses pelelangan yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut (BPDSU), dengan pihak ahli waris a.n berinisial (JM) dan (TN) menuai kontra, hal itu di sebabkan karena, pihak dari ahli waris ingin berniat melunaskan hutang yang di pinjam oleh orang tua mereka (JM) kepada pihak Bank, dengan maksud, apabila lunas hutang piutang yang dibayarkan kepada pihak bank, maka permintaan ahli waris memohon agunan yang berada di Bank Sumut (BPDSU) supaya di kembalikan kepada ahli waris.
Tetapi apa yang terjadi, pada hari Senin (23/09) pihak ahli waris diundang untuk mendengar informasi pelelangan sekitar lebih kurang pukul 18.10 wib. Kemudian pihak Bank Sumut (BPDSU) dengan pihak ahli waris memberikan keterangan bahwa, seandainya hutang piutang tersebut di lunasi (BPDSU vs ahli waris), agunan yang di mohonkan pihak ahli waris, tidak bisa di kabulkan/di kembalikan oleh pihak bank. Menurut pengakuan pihak bank dikarenakan, dikhawatirkan si nasabah (JM) tidak menyetujui apabila pelunasan itu dilakukan istri dari ahli waris dan anak anak dari ahli waris.
Selanjutnya adapun agunan yang berada di bank teridiri dari 4 agunan,(1) tanah dan bangunan yang berada di jln. H Adam Malik, di hargai senilai 200 JT lebih (2) tanah dan banguna di jln. Martinus Lubis dihargai 100 JT lebih, (3) tanah kosong mengarah Sri buaya di hargai 61 JT lebih, (4) juga tanah kosong di Sei Buaya di hargai 79 JT lebih.
Kemudian dari hasil pantauan LSM gempa dengan awak media online pirnas, mendapatkan keterangan dari ahli waris bahwasanya “kami sangat menyesalkan dengan sikap egois sepihak dari pihak BPDSU terhadap kami (istri dan anak ahli waris), kami dipanggil kemari (BPDSU Cab. Rantau Prapat) bahwasanya informasi pelelangan itu tidak bisa di tunda lagi, setelah kami sampai ke kantor (Senin 23/09) salah satu dari mereka (pihak bank) yang berinisial (TO) bilang, proses pelelangan masih ada tenggang waktu satu bulan lagi, dan akan di umumkan ke koran waspada, mengenai masalah agunan itu kami (pihak bank) tidak bisa mengabulkan untuk di kembalikan karena itu hak pelelangan negara” ungkap salah satu dari ahli waris.
Selanjutnya awak media coba meminta pendapat dari ketum dpp LSM Gempa mengenai permasalahan ini, beliau (Herman Damanik) berkomentar ” saya mendengar permasalahan ini kan sudah lama hilang dari permukaan, dan sekarang ini “itu” di ungkap kembali? Ada apa? Dan kenapa pihak bank menahan pelelangan itu yang sudah dikeluarkan oleh pelelangan negara pada tahun 2018, berdasarkan fakta yang kita lihat pada saat pihak bank menunjukkan surat pengumuman pelelangan itu, yang pada saat itu kami tidak dikasih membawa dan mengambil fotonya, kalau lah proses pelelangan ini terjadi, maka kita rasa pihak terkait harus mengikuti proses pasaran harga sekarang, jangan egois mereka saja yang di jalankan, sementara harga yang mau mereka (BPDSU) lelang adalah harga yang 5 atau sepuluh tahun yang lewat. Jadi, kita menilai ada kesenjangan yang terjadi di harga pelelangan tersebut, “ungkapnya sambil mengikuti terus proses permasalahan tersebut. (Tim)
