MUI Dan Propinsi Keluarkan Maklumat Masyarakat Resah PKI Bangkit Kembali

PIRNAS.COM | MEDAN- Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan propinsi keluarkan maklumat untuk merespon keresahan masyarakat atas isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI di tanah air.

MUI dan Propinsi keluarkan maklumat disampaikan setelah munculnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Setelah dilakukan kajian dan diskusi oleh MUI se-Indonesia secara virtual, maka majelis mengeluarkan  maklumat.Ini didasarkan pada Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan Provinsi se- Indonesia No: Kep-1240/DP-MUI/VI/2020.

Maklumat ini diteken atas nama Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Propinsi se Indonesia, Wakil Ketua Umum KH Muhyiddin Junaidi dan Sektetaris Jendral, Dr H Anwar Abbas MM, MAg.

Isinya mencermati dengan seksama terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Bahwa tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang pernyataan dan pembubaran PKI.

Kemudian pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis/Marxisme-Leninisme.

Bahwa ini adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang sadis, biadab dan memilukan yang pernah dilakukan PKI di Indonesia.Sehingga sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa tersebut.

Selanjutnya, RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945.

“Kami memaknai dan memahami bahwa pembukaan UUD Tahun 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila,” sebut MUI.

“Adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila,” bunyi maklumat itu.

Memeras Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila, yakni “Gotong Royong” adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri.

Baik secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah dikukuhkan dengan Pasal 29 Ayat (1) UUD Tahun 1945.

Serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan demikian hal ini adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945 sebagai Dasar Negara.“Sehingga bermakna pula sebagai pembubaran NKRI yang berdasarkan pada 5 Sila tersebut,” sebutnya.

“Ingat Sejarah”
MUI meminta kepada Fraksi-Fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh PKI.

Terutama peristiwa sadis dan tak berperikemanusiaan yang mereka lakukan pada tahun 1948 dan 1965 khususnya.Namun pasca reformasi, para aktivis dan simpatisannya telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus citra buruknya di masa lalu.

Yakni, memutarabalikan fakta sejarah dan ingin kembali masuk dalam panggung kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keberadan RUU HIP patut dibaca sebagai bagian dari agenda itu, sehingga RUUP HIP wajib ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun

MUI pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan PKI.

Karenanya, itu patut diusut oleh yang berwajib.
“Meminta dan mengimbau kepada umat Islam Indonesia tetap waspada dan selalu siap siaga terhadap penyebaran faham komunis, dengan pelbagai cara dan metode licik yang mereka lakukan saat ini,” kata MUI.

MUI mendukung sepenuhnya keberadaan TNI sebagai penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus pengawal Pancasila.

Karena itu, jika ternyata ada indikasi penyebaran faham komunis dengan pelbagai cara dan kedok, mari segera laporkan kepada pos atau markas TNI terdekat.

“Bila maklumat ini diabaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka kami Pimpinan MUI Pusat dan segenap Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia mengimbau umat Islam.

(Jh/Lis)