LMHAI TERIMA BUKU PANDUAN SUBJEK DAN OBJEK MASYARAKAT ADAT DARI MEN LHK

PIRNAS.COM | JAKARTA – LMHAI (Lembaga Masyarakat Hukum Adat Indonesia) terima panduan Pedoman Subjek dan Objek Masyarakat Hukum Adat dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta pada hari Rabu (10/02/2021).

Sebelumnya LMHAI telah melayangkan surat Ke Men LHK Dirjen PSKL Sesuai dengan No. 08/DPP-LMHAI/I/2021 tgl 30 Januari 2021 perihal Audiensi dan sosialisasi program Hutan Adat telah diterima Kementerian LHK RI Melalui Dirjen PSKL direktorat PKTHA di ruang Rapat PKTHA (penanganan konflik Tenurial dan Hutan Adat ) Gd. Manggalawana Bakti Senayan Jakarta.

Menyahuti surat tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Direktorat PKTHA (Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat) pada tanggal 10 Febriari 2021 di Blok 4 lt.4 Gd. Manggalawanabakti Senayan Jakarta.

Tepatnya di ruang Rapat Direktorat PKTHA serahkan Buku Panduan Pedoman identifikasi Verifikasi dan validasi subjek dan objek masyarakat Hukum adat serta buku Jejak langkah Hutan adat di Indonesia sejak tahun 2016 – 2020.

Penyerahan ini dipimpin langsung oleh bapak Yuli Prasetyo Nugroho dari Direktorat PKTHA Ditjen PSKL, dalam kesempatan tersebut bapak Yuli Prasetyo Nugroho memberikan arahannya untuk mengkases perhutanan sosial dengan skema Hutan Adat diperlukan payung hukum dengan adanya Perda di Kabupaten maupun Perda provinsi.

“Kami Kementerian LHK RI melalui Dir. PKTHA siap memfasilitasi usulan Hutan adat yang di dampingi oleh LMHAI. Juga panduan dan pedoman tentang Hutan adat,” katanya.

Tampak Penyerahan buku panduan itu langsung diterima oleh OK. Budianto selaku Ketua LMHAI yang didampingi oleh S.Gono, Wagimin, L. Batu Bara dan pengurus lainnya.

Pada kesempatan tersebut Ok. Budianto didampingi Konsultan Teknis Irmansyah mengatakan, dengan adanya panduan dan pedoman tentang masyarakat Hukum ini.

“Kami akan bekerja sebagai NGO pendamping sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada, serta siap untuk mengakses Hutan adat dalam program Perhutanan sosial”. Imbuhnya.

Masih kata Ok. Budianto selaku Ketua Ketua Lembaga Masyarakat Hukum Adat Indonesia (LMHAI) didampingi Wakilnya Mas S.Gono mengatakan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Indonesia merupakan sebuah perkumpulan dari kelompok masyarakat dengan struktur dan budaya tertentu bekerja sebagai masyarakat petani yang masih dalam kondisi kemiskinan struktural. “LMHAI dengan visi dan misi untuk mengangkat harkat dan martabat hidup masyarakat adat sebagai petani yang hidup sejahtera”. Tambahnya.

Sementara itu L.Batu Bara bersama dengan wagimin yang juga praktisi Masyarakat Hukum Adat mengatakan, “Kita mengetahui bahwa Masyarakat Hukum Adat mampu mengelola hutan adat berdasarkan kearifan lokal yang teruji selama puluhan tahun ditengah arus besar pasar bebas dan untuk itu Pemerintah harus melindungi pengelolaan kearifan lokal dalam kerangka Protokol Nagoya, sehingga pengampu kearifan lokal dapat menikmati hak hukum dan keekonomiannya baik plsama nutfah dari hutan-hutan yang terjaga maupun adat istiadat budayanya.”

“Jangan sampai dalam arus persaingan yang ketat ini, pengampu kearifan lokal dan pemangku MHA menjadi korban komersialisasi pengetahuan dan budaya mereka. Disini Negara harus hadir dan berpihak kepada MHA. Pengakuan dan perlindungan pemangku HA yang sekaligus pengampu kearifan lokal, memperkuat amanah kebinekaan NKRI”. Urainya.

Pada kesempatan itu Hadir juga dari perwakilan DPN LKLH (Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup) Irwanto, yang pada hakikatnya LKLH meminta kepada semua Stake holder yang ada agar memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ujarnya.

(DM)