Ketua AMPG : Kok Bisa Hasil Swab Test Belum Diumumkan Resmi Tim Gugus Tugas Covid-19, Lantas Sudah Beredar di Medsos

PIRNAS.COM | BOLSEL Sulut, – Menarik belum keluarnya pengumuman dari pihak Gugus Covid 19, datanya sudah duluan bocor ke Masyarakat, Dugaan adanya konspirasi politik terkait bocornya hasil Swab Test Pasangan bakal calon Bupati Bolsel Riston Mokoagow dan Wakil Bupati Selvia Van Gobel, sebelum di umumkan secara resmi oleh pihak Rumah Sakit ( RS ) Kotamobagu Maupun tim Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sulut.

Akhirnya Ketua AMPG Ali Imran Aduka angkat bicara pada awak media ini mempertanyakan atas bocornya hasil swab test sebelum hasil tersebut di umumkan secara resmi oleh gugus tugas covid-19.

Dimana Paslon Bupati Riston Mokoagow dan Selvia Van Gobel dikabarkan pada saat pengambilan sample di RS Kotamobagu hanya memakan waktu berkisar 50 menit saja, dan setelah itu hasil test Swab tersebut sudah keluar.

Anehnya lagi kata Aduka, bahwa pihak medis yang melakukan pengambilan Test Swab kepada Paslon RISKI tidak menggunakan kelengkapan Alat Pelindung Kesehatan ( APK ) secara lengkap sebagaimana yang menjadi prayarat SOP dalam penanganan maupun pengambilan sampel Swab test.

”Ada apa, kok bisa hasil Swab Test yang belum di umumkan secara resmi oleh tim gugus tugas covid-19, lantas kemudian sudah lebih awal bocor dan beredar di media sosial (Medsos)” Tanya Ali.

Masih Ali Aduka, sangat jelas Terjadi perbedaan protokoler pengambilan sampel antara kedua paslon baik itu BERKAH Maupun RISKI sebab pengabilan sample yang dilakukan ke paslon BERKAH  protokolernya cukup lengkap menggunakan APK. Sementara Untuk Paslon RISKI Hanya menggunakan pelindung badan dan Masker saja.

Iapun berharap, jangan kemudian ini sengaja di kemas dan dijadikan issu untuk Kepentingan tertentu, yang menjurus pada pembunuhan karakter paslon di pilkada Bolsel.

“Benar atau tidak positif Covid-19, semestinya hasil swab test tersebut diumumkan oleh pihak yang berwenang atau yang berkompeten. Semisal Gugus Tugas Covid-19. bukan sebaliknya menjadi komoditas politik oleh oknum oknum tertentu?
Bisa saja kami menduga ini ada indikasi skenario yang sengaja dimainkan untuk kepentingan politik, apa terlebih jelang pendaftaran bakal calon Bupati Riston Mokoagow dan Wakil Bupati Selvia Van Gobel yang di jadwalkan september 2020.” Pungkas Ali Aduka.

“Sesuai dengan undang-undang dan dua peraturan Menteri Kesehatan yang dapat dijadikan acuan, yaitu:

1. Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 51 huruf c UU Praktik Kedokteran menyatakan Rekam Medis wajib disimpan dan dijaga kerahasiannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan bahkan setelah pasien meninggal dunia;

2. Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjelaskan bahwa informasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang merupakan informasi yang keterbukaan secara publiknya bersifat terbatas;

3. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan;

4. Pasal 32 huruf i dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit) yang menegaskan setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya dan setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran;

5. Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan), Rekam Medis Penerima Pelayanan Kesehatan harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Kesehatan dan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

6. Pasal 10 ayat (1) Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (Permenkes Rekam Medis), Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan;

7. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Permenkes Rahasia Kedokteran,
Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran walaupun pasien telah meninggal dunia,” tambah Aduka,

(Agus/Sulut)