JPKP Sumut Gelar Raker Bahas Bansos Pandemi Covid-19

PIRNAS.COM | MEDAN – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Sumatera Utara melaksanakan rapat kerja dengan agenda diskusi ringan terkait usulan program kerja yang akan dilayangkan oleh pengurus JPKP di tingkat Kabupaten/Kota sebagai organisasi mitra pemerintah, di Rantau Prapat, Jum’at (05/06/2020).

Rudy Chairuriza Tanjung SH, mengatakan acara raker JPKP Sumut tersebut membahas beberapa hal terkait bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah terhadap masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, serta juga membahas tentang evaluasi kinerja di masing-masing DPD JPKP kabupaten/kota di Sumatera Utara.

“Agenda pembahasan hari ini tentang peran serta JPKP di Sumut untuk ikut dalam pengawasan atas bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah terhadap warga yang terdampak pandemi covid-19, serta evaluasi kinerja DPD JPKP di kabupaten/kota se Sumateta Utara”, kata Rudy.

Beliau juga menjelaskan ada beberapa poin bahasan tentang sosialisasi terkait covid-19 yakni,
1. Sosialisasi pencegahan penyebaran covid-19.
2. Sosialisasi penyaluran program bantuan pemerintah terhadap warga tidak mampu dalam menghadapi penyebaran pandemi covid-19.
3. Sosialisasi program dana desa sesuai dengan perubahan PERMENDES tentang realokasi dana desa ke sektor pencegahan dan atau penanggulangan covid-19.

“Ya, ada tiga pembahasan hari ini, yakni tentang pencegahan penyebaran covid-19, lalu tentang penyaluran bansos dan penyaluran dana desa sesuai Permendes”, jelasnya.

Adapun agenda kerja diskusi JPKP Sumatera Utara dilaksanakan bersama beberapa DPD JPKP di Sumatera Utara diantaranya, DPD JPKP Asahan, DPD JPKP Labuhan Batu Utara, DPD JPKP Labuhan Batu, DPD JPKP Labuhan Batu Selatan, DPD JPKP Padang Lawas Utara.

“Dalam acara ini ada 5 daerah yang hadir, Asahan, Labuhan Batu, lalu Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas Utara dan ada 28 daerah lagi yang akan menyusul dalam pembahasan berikut, disebabkan masa pandemi ini tidak boleh berkumpul terlalu banyak”, ujar Rudy.

Selain itu Rudy menjelaskan lagi, ada beberapa poin pembahasan pada raker itu diantaranya,
1. Lanjutan intruksi pendampingan JPS pemerintah provinsi Sumatera Utara terkait pendampingan masyarakat terhadap regulasi dan mekanisme penyaluran bantuan JPS Pemprovsu agar tepat sasaran dan tujuan.
2. Menerima laporan investigasi secara lisan dari tiap-tiap DPD JPKP yang hadir atas hasil investigasi mekanisme penyaluran bantuan JPS Pemprovsu, selanjutnya menyusul laporan secara tertulis yang akan dilayangkan masing-masing DPD JPKP ke DPW JPKP Sumatera Utara, untuk diproses sesuai regulasi peraturan yang berlaku, apabila terdapat indikasi penyalahgunaan dalam mekanisme atau aturan penggunaan anggaran dalam penyaluran bantuan JPS, kemudian DPW JPKP Sumatera Utara, akan menyusun laporan resmi setelah itu meneruskan kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara dan Ketua Umum JPKP.
3. Penyerahan berkas program usulan untuk tiap-tiap DPD terkait program usulan JPKP sebagai organisasi minta sosialisasi pencegahan penyebaran covid-19 dan sosialisasi program bantuan pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat tidak mampu dalam menghadapi covid-19 serta Permendes perihal realokasi anggaran dana desa, selanjutnya agar diserahkan kepada kepala daerah masing-masing.
4. Sosialisasi program PERISAI BPJS.

Kemudian agenda kerja diskusi ini selanjutnya secara intruksi turunan akan dilaksanakan oleh DPD JPKP ditingkat Kabupaten/Kota yang akan dihadiri seluruh pengurus DPC Kecamatan hingga DPAC Kelurahan/Desa pada wilayah DPD JPKP masing-masing.

Dengan harapan semua program yang telah diprogramkan dari pemerintah pusat hingga kelurahan/desa tepat guna dan sasaran, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Zen/Her)