HGU PT. Sri Perlak Dipertanyakan, Ini Komentar Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga

PIRNAS.COM | LABURA – Media ini telah mempertanyakan izin HGU PT. Sri Perlak kepada M. Ibnu selaku KTU Perusahaan Perkebunan PT. Sri Perlak yang berada di Desa Sukarame pada hari Senin (22/6/2020) melalui Pesan WatsApp-nya.

Pertanyaan media ini, didasari terkait adanya informasi bahwa PT. Sri Perlak milik Alm. Johan Alias Akong beralamat di Desa Sukarame Labura, menurut Informasi HGU nya telah berakhir pada tahun 2010. Namun pada saat ini perusahaan tersebut masih di kelola yang diyakini oleh pewaris perusahaan.

Diketahui sebelumnya, menurut informasi kebun PT Sri Perlak yang beralamat di Desa Sukarame itu luasannya kebunnya hingga mencapai seluas ± 938 Ha.

Pertanyaan yang dilontarkan Awak Media ini; “Berapa luas Lokasi Izin Sri Perlak? Apakah Saat ini PT Sri Perlak sudah mengantongi Izin HGU Perpanjangan? Apa Saja Mou Antara PT. Sri Perlak dengan Pemkab Labura dalam hal Perpanjangan Izin HGU ?”.

Pertanyaan wartawan ini tidak dapat dijelaskan lebih rinci oleh KTU PT. Sri Perlak M. Ibnu, ia hanya mengatakan, “Baik bang. Besok saya sampaikan pertanyaan abang kepada pimpinan kami bang. Trims”. Jawabnya.

Terkait HGU PT. Sri Perlak Tersebut Zeira Salim Ritonga Komisi B DPRD Sumut. Kepada Media angkat bicara, jika masa HGU habis tidak diperpanjang harusnya kebun tersebut dikembalikan kepada Negara.

“Saya kira perusahaan yang tidak diperpanjang HGU nya atau habis masa HGU nya harus dikembalikan kepada Negara. Ini sesuai dengam PP No 40 tahun 1996 yang mengacu Pada UU Nomor 05 tahun 1960 tentang Undang- undang Pokok Agraria. HGU yang berakhir dikembalikan kepada Negara atau dikuasai Negara. Saya kira PT. Sei Perlak harus patuh terhadap Undang-undang jangan sepihak melakukan penguasaan tanah Negara.” Jelas Zeira.

Tambahnya, “Jika itu dilakukan maka Perusahaan melawan hukum dan bisa dikenakan sanksi pidana dan perdata dan Saya kira pemerintah dan BPN sudah harus bertindak menertibkan HGU yang Sudah berakhir jangan sampai HGU yang berakhir seolah-olah bisa dimiliki Perusahaan atau pribadi.” Cetus Politisi dari Partai PKB ini.

Terpisah, Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (DPN LKLH) Irmansyah, SE., Perusahaan perkebunan yang tidak diperpanjang HGUnya ada baiknya kebunya itu di berikan kepada masyarakat dengan mengacu kepada UU dan Peraturan yang berlaku.

“Saat ini kebetulan kita sedang berada di Jakarta. Kita akan mengkonfirmasi Men ATR terkait Izin HGU PT. Sri Perlak yang berdomisili di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumut pada posisi titik kordinat N. 02°35’13’’ E. 99° 41’13. tersebut. Jika benar PT. Sri Perlak belum mengantongi izin HGU maka kita akan meminta petunjuk untuk menyikapi hal tersebut agar lahan dengan luasan yang tidak dibebani hak guna usaha kiranya diberikan kepada masyarakat.” Cetusnya.

(DM)