Home » Daerah » GBNN MENYIKAPI PERSETERUAN BUPATI TAPTENG DENGAN GUBSU.

GBNN MENYIKAPI PERSETERUAN BUPATI TAPTENG DENGAN GUBSU.

Pirnas.com 21 Des 2019

Pirnas.com & Pirnas.org | Medan Utara/Kota Medan – Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Sumatera Utara menyikapi perseteruan yang terjadi antara Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang ramai jadi sorotan publik belakangan ini, sehingga masyarakat Sumatera Utara jadi heran melihat pimpinan di Sumut sudah tidak singkron dengan bawahannya yang bisa berdampak pada lambatnya laju pembangunan di Sumut khususnya di Kabupaten Tapteng.

Menyikapi hal itu, Ketua GBNN Sumut Triyanto Sitepu, S.H. melalui siaran persnya pada awak media Pirnas, Jum’at (20-12-2019) mengatakan, Bahwa sesuai denga Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Sesuai PP 33/2018. Dan Diterbitkannya PP No.33 Tahun 2018 dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. PP pada 20 Juli 2018 diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) dan Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, jelas Trie.

Trie juga menjelaskan, bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas, diantaranya mengordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota, lalu melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya, kemudian memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya, melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah, terus melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

“Jadikan sudah jelas segala aturannya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki wewenang membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota, memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, terangnya.

Selain itu, Trie juga menjelaskan bahwa menurut PP ini, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang di antaranya, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya, melantik bupati/wali kota dan melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945. Untuk lebih detailnya kita bjsa membaca keseluruhan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

“Saya selaku Ketua GBNN Provinsi Sumut menyarankan kepada Bupati Tapteng agar meminta klarifikasi atas pernyataan Gubsu tersebut secara tertulis dan bukan melempar statement ke Publik yang terkesan seperti menangkis dan menyerang. Begitu juga halnya Gubsu agar lebih terperinci dengan pernyataannya, memberikan arahan dan support selaku Supervisi langkah apa yang harus dilaksanakan.  dan jika terkait kewenangan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 agar diimplentasikan”, ucapnya.

Menutup siaran persnya, Trie menyarankan sudah Saatnya masyarakat diberikan pemahaman dan pencerdasan terkait ASN agar masyarakat dapat berperan aktif mengawal jalannya pemerintahan khususnya di Sumatera Utara.

Reporter : Rindu Butar – Butar.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Berita Terkait
TIDAR Kampung Rakyat Silaturahmi dengan Kapolsek Baru, Bangun Sinergi Kepemudaan dan Pemberantasan Narkoba

A S

17 Nov 2026

Post Views: 41 PIRNAS.COM | KAMPUNG RAKYAT, LABUSEL – Pengurus Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Kecamatan Kampung Rakyat, yakni Ketua TIDAR Kampung Rakyat, Ade Susilo, bersama Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), Febryan Permadi, melaksanakan silaturahmi dengan Kapolsek Kampung Rakyat yang baru, AKP Iwan Mashuri, S.H., M.H. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus …

Resmikan Gereja Katolik St. Petrus Rasul, Bupati Labuhanbatu Ajak Jaga Kerukunan

Hidayat Chan

15 Nov 2026

Post Views: 60 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., MKM., menghadiri pemberkatan dan peresmian Gereja Katolik Paroki St. Petrus Rasul Rantauprapat yang berlokasi di Jalan Pelita III, Kecamatan Rantau Utara, Minggu (15/11/2026). Dalam sambutannya, Bupati Maya Hasmita menyampaikan apresiasi dan rasa syukur yang mendalam atas rampungnya pembangunan rumah ibadah yang megah dan representatif tersebut. …

Bupati Ajak Partai Golkar Perkuat Sinergi dan Kemitraan, Dukung Percepatan Pembangunan Labuhanbatu

Hidayat Chan

15 Nov 2026

Post Views: 73 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., MKM., didampingi Wakil Bupati H. Jamri, ST., menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 yang berlangsung di Hall Permata Land Rantauprapat, Minggu (15/11). Pembukaan Musda XI tersebut dilakukan secara langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi …

Pj. Sekda Labuhanbatu Tutup Pelatihan Fasilitator PMR 2026, Perkuat Pembentukan Generasi Muda Berjiwa Kemanusiaan

Hidayat Chan

13 Nov 2026

Post Views: 54 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, secara resmi menutup Pelatihan Fasilitator Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) PMI Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026, di Aula Dinas Kesehatan Labuhanbatu, Jalan K.H. Dewantara, Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kamis (12/11). Pelatihan yang berlangsung selama empat hari, sejak 9 hingga 12 November 2026 tersebut, diikuti …

Kejar Target Adipura 2026, Pj. Sekda Labuhanbatu Matangkan Rencana Aksi Lintas OPD

Hidayat Chan

13 Nov 2026

Post Views: 42 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu tancap gas mempersiapkan penilaian Program Adipura Tahun 2026. Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, S.H., M.H., memimpin langsung rapat pembagian tugas dan penyusunan rencana aksi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam arahannya, Abdi Jaya Pohan menegaskan bahwa setiap OPD harus memahami betul seluruh indikator …

Pemkab Labuhanbatu Segera Normalisasi Sungai Aek Tapa

Hidayat Chan

09 Nov 2026

Post Views: 98 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu melalui Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Abdi Jaya Pohan SH, MH, mulai menyiapkan langkah konkret dan strategis untuk mempercepat rencana normalisasi Sungai Aek Tapa hingga Sungai Tawar. Wacana tersebut disampaikan Abdi Jaya Pohan pada sosialisasi pelaksanaan kegiatan normalisasi saluran sungai bersama H. Sudin Harahap Sekretaris Komisi IV DPRD …

Kategori Terpopuler