Pekanbaru, pirnas.com & pirnas.org | Terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran di berbagai sektor di Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Karena Kepala Desa Suparna tidak transparansi didalam menggunakan seluruh anggaran Desa Bukit Kemuning hari ini Rabu (13/11/2019) sudah dilaporkan ke Kemendes dan KPK hal ini disampaikan Novan Hariyadi selaku Ketua DPW LSM PKR-N RIAU.
Novan mengatakan, “Berdasarkan Investigasi dilapangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) H. Sargiyanto di Kantornya ini yang kita jadikan acuan dalam bentuk ketimpangan dalam pelaksanaan tugas selaku Kades yang tidak melibatkan sepenuhnya BPD yang seharusnya Kades lebih besinergi dengan BPD selaku Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa tidak pernah mengundang untuk membahas penggunaan anggaran Desa Bukit Kemuning,”jelasnya dengan geram,
Lanjut Novan, “Maka berdasarkan hasil dari Investigasi kami melaporkan hal ini kepada pihak Kemendes dan KPK untuk di proses sesuai Undang-Undang yang berlaku. kami juga meminta kepada KPK untuk segera memprosesnya sesuai progam dari Bapak Presiden kita Jokowidodo yang di sampaikanya kepada Rakyat Indonesia, dan karena hal ini juga sudah lama berlangsung dilakukan oleh Kades yang dampaknya meresahkan masyarakat dan merugikan Negara,”tutupnya.
