DPRD Batubara Dan Komunitas Warung Apresiasi Wartawan Laksanakan Dialog Interaktif

PIRNAS.COM | LABUSEL – DPRD Batubara menggagas inisiasi pembahasaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dampak ijin lingkungan hidup dalam acara dialog interaktif yang di gelar di Caffe Kono Kopi Indrapura Kec. Air Putih, Rabu (14/7/2021).

Dari kesimpulan dialog interaktif yang digagas, komunitas warung apresiasi wartawan Batubara (Wapres) dalam tema “Peran dan Fungsi DPRD Batubara dalam peningkatan PAD serta Lingkungan Hidup” masih dalam seputar wacana dan persiapan teknis pelaksanaan penanganan masalah PAD dan dampak lingkungan hidup.

Plt Kadis Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Batubara Azhar S.Pdi menyatakan bahwa keterbatasan tenaga ahli PPNS sebagai alasan konflik penanganan dampak lingkungan di Kab. Batubara belum dapat ditangani secara komprehensif.

“Dari 3 tugas pokok dinas LHPK Kab. Batubara diantara nya Lingkungan, Pertamanan, Kebersihan perlu landasan kuat dari aturan yang berlaku untuk memfungsikan Dinas LHPK Kab. Batubara, Sebab saya sendiri tidak akan mampu menangani diantara salah satu tugas dinas tanpa ada landasan hukum yang jelas, terutama soal ijin dan dampak dari perijinan penanganan LHPK.” Ujar nya.

“Untuk saat ini, kita mengatasnamakan Pemkab Batubara telah mengeluarkan 3 buah Peraturan Bupati Batubara terkait penanganan dampak lingkungan dan kebersihan di Kab. Batubara. Dan itu perlu kerjasama dengan pemangku kepentingan OPD lain nya”, Sambungnya.

Sementara Kaban BPPRD Batubara Rijali S.Pd menyampaikan bahwa dari ijin dan objek usaha kegiatan yang menghasilkan PAD untuk Batubara tidak dapat dijadikan acuan hukum dan tindakan sanksi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak memiliki ijin usaha atau pun sebab dari dampak lingkungan.

“Saya contohkan hari ini ada 20 usaha galian C di Batubara, diantara nya usaha tersebut memiliki 9 ijin usaha kegiatan galian C yang punya ijin, sedangkan 11 nya belum memiliki ijin. Namun kita tidak dapat bertindak hanya di keranakan tidak memiliki ijin, akan tetapi kita berbicara persoalan PAD saja, sedangkan objek nya itu sudah keranah dinas terkait. Dan soal ijin terhadap pelaksanaan usaha tidak dapat dikaitkan dengan ranah hukum.” Sebut Kaban BPPRD Rijali.

Menurut pendapat salah satu anggota DPRD yang hadir Citra Mulia Bangun SE mengatakan,”Hari ini kita masih dihadapkan pada persoalan PAD, Ijin dan dampak Lingkungan, sementara kontaminasi dari lingkungan dari dampak limbah kepada masyarakat belum ditangani secara spesifik, bagaimanapun kita tidak boleh mengabaikan kondisi masyarakat yang terdampak limbah dari lingkungan yang dicemari oleh usaha dan kegiatan yang tidak memiliki ijin ataupun sebagai PAD Batubara.” Tandas Citra Mulia Bangun SE singkat.

Selanjutnya, dari beberapa pertanyaan wartawan yang di lontarkan di acara dialog interaktif seputar PAD dan Lingkungan masih dalam tanda tanya, penyelesaian belum menunjukkan aksi nyata dan sikap tegas dari Pemkab. Batubara terhadap PAD dan penanganan dampak lingkungan hidup dari usaha-usaha yang ada di Batubara.

Rangkaian pelaksanaan lain dari kegiatan dialog interaktif Wartawan dan DPRD serta yang di hadiri oleh Dinas (OPD) Pemkab Batubara melaksanakan pemberian plakat penghargaan dari Komunitas Wapres kepada DPRD dan Dinas terkait.

(Az)