DIDUGA LPJ APBDesa BEA FIKTIF ‘DINAS PMD MUNA ENGGAN MEBERIKAN DATANYA

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | MUNA – Menindak lanjuti Surat masyarakat Desa Bea Terhadap kadis PMD Muna Tentang permohonan permintaan data LPJ APBDesa Bea antara tahun 2015 – 2019, Pada hari Selasa (14/01/2020) kemarin.

Anggota DPD Prov. Sultra BPAN, Lembaga Aliansi Indonesia ‘LAI’ Hasidi hari ini mendatangi kantor Dinas PMD Muna guna mempertanyakan tindak lanjutan Surat masyarakat yang dilayangkan kemarin Tentang permohonan data LPJ kepada Dinas PMD, Kamis, (16/01/2020).

Melalui Kabid Keuangan Dinas PMD “Iksan” menyatakan bahwa LPJ pemdes Bea tidak akan diberikan kepada masyarakat dengan alasan bukan ranahnya Dinas PMD untuk diberikan kepada masyarakat, kecuali kepada APIP dalam hal inspektorat atau BPKP.

Sementara itu “Hasidi” selaku Masyrakat juga anggota DPD Lembaga Aliansi Indonesia ‘LAI’ Menghormati keputusan pihak Dinas PMD selaku Badan publik yang mengelolah sistem informasi publik di lingkup pemerintahanya.

Namun sangat disayangkan pihak dinas PMD disaat masyarakat sedang mengembang tugas dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana yg telah diamanatkan dalam
– UU No 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor
– PP No 71 Tahun 2000 Tentang Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
– UU No. 14 Tahun 2008 Tentang informasi keterbukaan publik.
Pihak Dinas PMD tidak sejalan dengan dengan masyarakat dan UU Tentang informasi keterbukaan publik.

Dan hal ini membuat masyarakat desa Bea resah dan bertanya- tanya ada apa dengan Dinas PMD, kok main rahasia-rahasia dan yang tau sirkulasi penggunaan uang hanyalah Pemdes dan DPMD, yang diduga LPJnya fiktif dan didukung dengan fakta di lapangan sangat memprihatinkan aroma dugaan indikasi KKN nya jelas sekali, namun ini dianggap hal yang biasa oleh aparat terkait dalam hal ini APIP ‘Inspektorat’.

“Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang PEMDA pasal 216 jelas mengatakan bahwa tugas inspektorat adalah membantu bupati/walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, dan pemantauan.

Akan tetapi hal ini tidak dilakukan dan APIP terkesan membiarkan kasus ini, dan hal ini telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas internal perintah tersebut.

Sementara it “Hasidi” selaku anggota ‘BPAN LAI’ DPD Sultra akan menggugat Dinas PMD ke komosi Informasi Publik.

“Pada hal Didalam UU No 14 tahun 2008 Tentang informasi keterbukaan publik, sudah jelas menyatakan bahwa LPJ Pemdes adalah dokumen publik dan masyarakat berharap untuk mengaksesnya dan badan publik dalam hal Dinas PMD wajib memberikan, akan tetapi disini Dinas PMD tetap ngotot tidak akan memberikanya. Kecuali pada BAB V pasal 17 yaitu informasi yang dikecualikan memang tidak boleh di publikasikan karena bersifat rahasia dan membahayakan,” Ujarnya.

“Dan Dalam waktu Dekat ini apa bila pihak DPMD tetap ngotot tidak mau memberikan LPJ, Saya akan menggunggat pihak Dinas PMD ke komisi informasi publik untuk mendapatkan data LPJ pemdes tersebut, dan saya ingin tau sampai dimana Kekuatan PMD mempertahankan LPJ tersebut, karena jelas Dokumem LPJ tersebut adalah dokumen publik bukan dokumen rahasia,
Dan Negara kita ini adalah Negara hukum segala sesuatu sudah diatur dalam undang-undang tanpa memandang status dan golongan, semua sama depan hukum, penyelenggaran pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN tidak akan tercapai tanpa ada partisipasi dari masyarakat, sesuai intruksi presiden Joko Widodo dalam memberantas KKN, “ungkapnya.

(Tim)