DI DUGA KADIS & BENDAHARA DPMK SUBULUSSALAM TIDAK JELAS MENGELOLAH DANA BBGRM 2019

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG |  BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat) merupakan salah satu upaya pemerintahan untuk terus menggelorakan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Kegiatan ini sebagai upaya menyegarkan kembali pemahaman masyarakat, bahwa perjalanan hidup bangsa secara konsisten ingin menunjukkan arah perkembangan yang harus semakin membaik, yang berkemajuan dalam semua bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan maupun kehidupan keagamaan.

Kota Subulussalam Propinsi Aceh, di tahun 2019 memiliki dana BBGRM kurang lebih Rp.80.000.000,00 yang seharusnya telah diaksanakan kegiatan-kegiatan oleh DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampong)

Namun hingga saat ini yang sudah masuk di akhir Januari 2020 mengenai BBGRM tidak ada kejelasan baik mengenai kegiatan maupun tentang dana nya.

Saat kita konfirmasi kepada Kadis PMK Subulussalam Abdul Saman Sinaga mengatakan bahwa dana sudah di tarik namun berjanji untuk melaksanakan kegiatan.

“ya dana sudah kami tarik jumlah dana kegiatan tersebut Rp.80.000.000,00, namun akibat keterlambatan serta kesibukan” hingga kami lalai namun kami janjikan dua hari kedepan kami akan melaksanakan kegiatan nya” ungkap Saman.

Setelah dua hari berlalu media Pirnas kembali mempertanyakan nya kepada Kadis DPMK Subulussalam, apakah sudah melaksanakan kegiatan yang anggaran nya begitu banyak?

kadis DPMK mengatakan bahwa dana tersebut sudah di kembalikan ke Kas Daerah.

“Berhubung tidak dapat melaksanakan kegiatan telah di kembalikan nya dana tersebut ke kas daerah melalui bendahara” jelas Saman.

Melalui telpon seluler nya bendahara DPMK Adnan mengatakan dana sudah di kembalikan ke BPK.

Konfirmasi dengan BPK Indra mengatakan bahwa mengenai slip pengembalian dana itu bukan ranah mereka.

“Itu bukan ranah kami, tugas kami hanya memeriksa keuangan namun demikian dengan ada nya laporan ini akan kami tindak lanjuti” kata indra.

Bertemu langsung dengan Kepala Dinas Keuangan Salbunis mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada menerima slip pengembalian dana dari DPMK untuk kas daerah seperti yang di sampaikan oleh Kadis DPMK.

Dengan alasan yang tak masuk di akal manusia, di duga Kadis & Bendahara DPMK Subulussalam tidak jelas mengelolah dana BBGRM tahun 2019 yang telah merugikan negara.

Karna itu uang negara uang rakyat, masyarakat meminta agar pihak yang berwajib untuk mengaudit & memeriksa Kadis & Bendahara DPMK Subulussalam.

Hingga berita ini di turunkan bukti slip pengembalian ke kas daerah belum bisa di buktikan kadis maupun bendahara.

(Mansa Berutu)