BELAJAR DI RUANG KELAS BAGI SISWA DI ZONA HIJAU DI BATASI, BIMTEK BAGI PERANGKAT DESA DI ZONA MERAH LANJUT, ADA APA DENGAN BIMTEK?

PIRNAS.COM | PALUTA – Sangat menjadi pertanyaan berlangsungnya Bimbingan Tehnik (Bimtek) bagi perangkat desa yang dilaksanakan kegiatannya di area zona merah. Hal tersebut menjadi asumsi publik di lingkungan masyarakat yang anaknya di batasi belajar di sekolah, khususnya para orang tua yang memiliki anak usia dini juga yang terhalang menimba ilmu di tingkat SD.

Menurut informasi yang di dapat Pirnas.com pada Kamis (6/8/2020) di lingkungan masyarakat mengatakan wajar jika sekolah dasar di liburkan demi menjaga penyebaran Covid 19 di kabupaten Padang Lawas Utara.

“Walau kabupaten ini zona hijau”, ungkap salah satu orang tua siswa yang di mintai keterangan di kediamannya.

Lain halnya keterangan yang disampaikan salah satu penggiat sosial di kabupaten Padang Lawas Utara sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemburu Pelaku Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (DPC.LPP-TIPIKOR RI) Akhiruddin Siregar, menuturkan “Semua yang terjadi ini adalah suka-suka pemerintah daerah dan pusat, karena kalau masyarakat membuat kegiatan dan berkumpul tidak pandang zona merah atau kuning dan hijau apapun protokol kesehatannya jaga jarak dan jangan berkumpul.

Tapi kalau pemerintah membuat kegiatan kumpul bagaimanapun walau di zona merah sudah sesuai protokol kesehatan. Jadi apa yang bisa kita perbuat kecuali mengadu kepada Tuhan agar pemerintahan ini jangan membodohi masyarakat yang sudah kandas dan ditinggal landas”, ungkap beliau sebagai ketua DPC.LPP-TIPIKOR RI.

Akhiruddin juga menambah penjelasannya dengan mengatakan kuat dugaan Bimtek yang di lakukan di Medan itu sepertinya hanyalah bisnis belaka bukan bimbingan tehnik agar menambah wawasan dan keahlian para perangkat desa.

“Mengapa tidak bayangkan biaya yang dikeluarkan setiap desa yang mengutus lima (5) peserta wajib membayar Rp 5000.000,- Perpeserta di luar biaya perjalanan pulang pergi. Tiga ratus delapan puluh enam (386) Desa sekabupaten Padang Lawas Utara di kali 5 Peserta di kali Rp 5.000.000,- masing-masinglah yang menjumlahkan hasilnya”, ujarnya.

Dan sebagai panitia penyelenggara bimtek menurutnya kepanitiaannya tidak jelas dari lembaga atau organisasi. “Lagi pula apa tidak bisa di selenggarakan di kabupaten Padang lawas Utara? padahal hotel berbintang ada di kabupaten ini dan apa narasumber atau tutor lebih merasa nyaman melaksanakan kegiatan di zona merah dari pada di zona hijau”,  ungkap Akhiruddin Siregar.

Ketua DPC LPP-TIPIKOR RI Meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) memburu Panitia Bimtek beserta oknum-oknum yang terkait di dalamnya. “Jika KPK merasa lembaga negara yang menjadi penyelamat uang negara tidak pantas KPK membiarkan para perampok uang masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara”, tutup Akhiruddin Siregar Sebagai Ketua DPC.LPP-TIPIKOR RI di saat di mintai Tanggapan oleh wartawan Purnama.com di Kantornya sambil menunjukkan beberapa bukti dokumentasi yang berkaitan dengan Bimtek baik undangan bimtek atau Panitia dan Dokumentasi Penghitungan dana Bimtek melalui Laptopnya di kantor DPC.LPP-TIPIKOR RI kepada Pirnas.com.

(Phas)