Bapenda Labuhanbatu Tidak Punya Hak Untuk Melakukan Perubahan PBB

PIRNAS.COM | LABUHANBATU – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara tidak punyak hak untuk melakukan perubahan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menyoal perumahan subsidi yang ada di Rantauprapat.

Perubahan nama PBB pemilik perumahan subsidi yang ada di Rantauprapat dari pemilik pertama dengan pemilik yang kedua, Bapenda tidak punya hak untuk melakukan perubahan PBB.

“Bapenda tidak berhak untuk melakukan perubahan data dalam PBB. yang berhak untuk melakukan perubahan itu yang bermohon atau pemiliknya”.

Demikian diungkapkan Kepala bidang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Husni Ritonga, saat dikonfirmasi wartawan media, jum’at (05/06/20).

Husni menjelaskan, jika pemilik perumahan tidak melakukan perubahan data PBB dari pemilik perumahan yang pertama ke pemilik perumahan yang kedua sehingga pajak tersebut tidak dibayar atau menunggak Bapenda akan menagihnya dengan cara ‘mengunci’ datanya.

“Kami mengunci datanya ketika pemiliknya ingin melakukan perubahan data. Bapenda akan mengecek data dan apabila datanya mempunyai tunggakan, maka kami akan menagih tunggakan PBB yang belum dibayarkanya selama ini”, Jelasnya.

Ketika disinggung mengenai pengawasan Badan Pendapatan Daerah terkait perubahan nama dalam PBB Husni mengatakan akan melakukan pendataan ulang.

“Bapenda akan melakukan pendataan ulang, anjuran tambahan dan metode-metode tambahan pihak pemeriksa untuk palidasi pendataan”, katanya.

Artinya, data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Labuhanbatu carut marut.

Pasalnya, Badan Pendapatan Daerah tersebut diduga tidak memiliki data yang akurat tentang pendapatan daerah terkait temuan media, di salah satu daerah Kabupaten Labuhanbatu. Tepatnya di Desa Tebing Linggahara Baru Kecamatan Bilah Barat yang disebut sebut dikuasai oleh pengusaha bernama Aheng warga keturunan China.

Namun, menurut Husni Ritonga, terkait tentang temuan tersebut, pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit diduga kuat ‘membukas’ nama-nama fiktip data dalam PBB perkebunan itu.

“Data PBB yang sama kami itu data warisan. Kenapa saya sebutkan data itu warisan. Karena itu ada penyerahan dari KPPT Pratama pada tahun 2014 Data PBB nya diserahkan sama kami full 9 Kecamatan flus orang-orangnya, flus dengan beberapa tagihannya perbulan.

Jadi, setelah kita check datanya itu tahun 2006 dan berkasnya aja tidak ada sama kami. Kalau abang mau check KTP nya itu ke kantor KPPT Pratama, karena itu penyerahannya tahun 2014” Ucap Husni.

Dan, ketika disinggung mengenai pengawasan Badan Pendapatan Daerah terkait perubahan nama dalam PBB tidak maksimal.

“Perubahan nama PBB itu kalau yang bermohon tidak melakukan perubahan, kita tidak punya hak untuk melakukan perubahan. Kami menguncinya ketika dia mau perubahan data” ungkap Husni.

Husni juga menambahkan, Bapenda akan menagih tunggakan PBB yang belum dibayarkan dan mengupayakan melakukan pendataan-pendataan ulang.
Dan beberapa, metode-metode tambahan anjuran pihak pemeriksa untuk palidasi data.Tutupnya.

(Mortan)