Bantuan Presiden Program BPUM Melalui Bank BRI di Bolmong Mengecewakan Masyarakat Penerima

PIRNAS.COM | BOLMONG – Dugaan bantuan Presiden Republik Indonesia melalui BPUM melalui Bank yang sudah dipercayakan untuk menyalurkan bantuan tersebut ke masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut dalam hal ini Bank BRI, Cabang BRI Kotamobagu dipercayakan untuk memberikan hak jawab seputar pencairan dana bantuan BPUM melalui Asisten manager bidang UMKM BRI cabang Bolaang Mongondow, Sugeng.

Ia meluruskan apa yang dialami oleh salah satu masyarakat penerima bantuan tersebut, TT (50 Thn) salah satu warga Mopait kecamatan Lolayan Bolmong terkait dana BPUM yang diduga ditahan atau tidak dicairkan oleh pihak Bank BRI Poyowa Besar Kopandakan beberapa hari lalu.

Kepada Tim Investigasi Maneger Bidang UMKM Sugeng menjelaskan, bahwa program BPUM/UMKM tidak boleh ditahan atau dipotong hanya karena nasabah tersebut ada pinjaman lain. ”Ini bantuan langsung presiden dan tidak boleh diganggu hanya karena ada pinjaman lain, “ungkap Sugeng.

Di tambahkan pula, Pihak Bank BRI Unit Poyowa tidak boleh memotong atau menahan pencairan dari dana tersebut karena bantuan itu adalah hak dari Penerima BPUM kecuali ada kemauan dari pihak Nasabah untuk memberikan dana tersebut kepada pihak Bank BRI untuk membayar tunggakan.

”Nanti saya akan cek di lapangan kalau ini betul dan terbukti maka kami akan memberi sanksi kepada pihak  karyawan Bank BRI Unit Poyowa yang menahan bantuan BPUM tersebut”, tambah Sugeng.

Di hubungi terpisah, Kepala Unit Bank BRI Poyowa oleh Tim Investigasi di Kopandakan Tedi mengatakan melalui seluler HPnya mengatakan, bahwa penerima program BPUM/UMKM tetap bisa mencairkan BPUM tanpa potongan dari pihak Bank BRI walaupun itu menunggak.

“Tetap dicairkan tanpa potongan karena program BPUM tidak ada hubungan dengan pinjaman lain kecuali nasabah penerima KUR”, Ungkap Teddy.

Pernyataan Kepala Bank unit BRI Poyowa tersebut Teddy justru bertentangan dengan penyampaian oleh Sugeng asisten Manager bidang urusan UMKM BRI Cabang Kotamobagu yang membawahi 16 BRI Unit se Bolmong Raya bahwa program BPUM/UMKM tidak terkait dengan pinjaman apapun yang lain termasuk KUR karena itu adalah bantuan langsung presiden.

Akhirnya persoalan tersebut disikapi oleh Ormas Anti Korupsi Indonesia (Laki) yang di Ketuai Indra Mamonto, dari warga masyarakat penerima BPUM yang dananya diduga di tahan oleh Pihak BRI Poyowa besar geram atas tindakan pihak Bank BRI unit Poyowa besar yang di duga semena-mena terhadap warga Masyarakat yang kurang mampu.

Menurutnya jika pihak Bank BRI unit Poyowa besar tidak kooperatif dan tetap tak mau mencairkan dana BPUM yang namanya sudah terdaftar sebagai penerima, maka ini adalah pelanggaran yang sangat patal bagi penerima bantuan dari presiden dan tergolong menciderai nama Bank yang ada di Indonesia, norma hukum yang sudah diatur dalam program bansos dan ini termasuk kejahatan kemanusiaan.

“Kalau penerima BPUM ini tetap tidak bisa mencairkan dananya karena ditahan oleh pihak Bank BRI dengan alasan tak logis, maka kami akan segera menyurati  pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak pihak terkait OMBUDSMAN RI Cabang Sulut serta ke pihak  Bank Indonesia (BI) pihak Kementrian Koperasi serta Kementrian sosial RI”, tegas Indra Mamonto.

Di ketahui sebelumnya TT warga Mopait kecamatan Lolayan yang namanya terdaftar sebagai  penerima BPUM tak bisa mencairkan dana bantuan sebesar Rp.1.200,000,- karena di duga di tahan oleh BRI Unit Poyowa Besar dengan alasan dirinya tercatat kreditur macet tahun 2009 lalu.

(Tim/Investigasi)