Audiensi LMHAI di Kemeterian LHK RI Dorong Percepatan Perhutanan Sosial Melalui Hutan Adat

PIRNAS.COM | JAKARTA – LMHAI telah melayangkan surat ke Men LHK melalui suratnya N0. 08/DPP-LMHAI/I/2021 pada tgl 30 Januari 2021 perihal Audiensi dan Sosialisasi program Hutan Adat.

Gayung bersambut LMHAI diterima Kementerian LHK RI Melalui Dirjen PSKL direktorat PKTHA di ruang Rapat PKTHA (penanganan konflik Tenurial dan Hutan Adat ) Gd.Manggalawana Bakti Senayan Jakarta.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Bapak Yuli Prasetyo Nugroho, dari Direktorat PKTHA Ditjen PSKL yang dalam arahannya untuk mengakses perhutanan sosial dengan skema Hutan Adat, diperlukan payung hukum dengan adanya Perda di Kabupaten maupun Perda Provinsi, dan kementerian LHK RI melalui Dir.PKTHA siap memfasilitasi ususlan Hutan adat yang di dampingi oleh LMHAI.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2) dan pasal 28 huruf I ayat (3), beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, diakui dan dihormati keberadaannya sebagai hak Asasi manusia sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan statusnya, hutan di Indonesia terdiri dari hutan Negara dan hutan hak sebagaimana diatur dalam UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pemerintah menghormati Putusan MK Nomor 35 tahun 2012 bahwa hutan adat diputuskan bukan hutan Negara.

Dengan demikian ini soal perubahan status saja mengenai urusan hutan adat ini dari hutan Negara menjadi hutan hak, dengan tetap mempertahankan fungsi hutannya hal ini disampaikan oleh Konsultan pendamping Irmansyah yang didampingi Irwanto di pertemuan tersebut.

Ok. Budianto selaku Ketua Lembaga Masyarakat Hukum Adat Indonesia (LMHAI) didampingi oleh Wakilnya Mas S.Gono mengatakan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Indonesia merupakan sebuah perkumpulan dari kelompok masyarakat dengan struktur dan budaya tertentu bekerja sebagai masyarakat petani yang masih dalam kondisi kemiskinan struktural.

“LMHAI dengan visi dan misi untuk mengangkat harkat dan martabat hidup masyarakat adat sebagai petani yang hidup sejahtera”.

Kita mengetahui bahwa Masyarakat Hukum Adat mampu mengelola hutan adat berdasarkan kearifan lokal yang teruji selama puluhan tahun ditengah arus besar pasar bebas dan untuk itu Pemerintah harus melindungi pengelolaan kearifan lokal dalam kerangka Protokol Nagoya, sehingga pengampu kearifan lokal dapat menikmati hak hukum dan keekonomiannya baik plsama nutfah dari hutan-hutan yang terjaga maupun adat istiadat budayanya.

“Jangan sampai dalam arus persaingan yang ketat ini, pengampu kearifan lokal dan pemangku MHA menjadi korban komersialisasi pengetahuan dan budaya mereka. Disini Negara harus hadir dan berpihak kepada MHA. Pengakuan dan perlindungan pemangku HA yang sekaligus pengampu kearifan lokal, memperkuat amanah kebinekaan NKRI,”Sebutnya penuh semangat.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut Koperasi Beringin Jaya LMHAI bapak Wagimin dan L. Batu Bara dari Sumatera Utara yang siap mengakses Hutan akses di daerah tanah adat/hutan adat yang berpotensi sebagai kultur masyarakat adat di pantai timur sumatera.

(DM)