Aliansi Pers Batu Bara Desak Kajari Segera Di Percepat Proses Kades Gunung Rante Dan Bagan Baru

PIRNAS.COM | BATU BARA – Aliansi Pers BatuBara minta Kajari BatuBara agar segera memproses laporan dugaan penyalah gunaan anggaran dana desa yakni Desa Gunung Rante Kecamatan Talawi serta Desa Bagan Baru kecamatan Nibung Hangus kab.BatuBara

Bukan Tanpa alasan awak media yg bergabung dalam Aliansi Pers BatuBara (APBB) meminta kepada Kajari BatuBara ,agar laporan yg mereka layangkan pada hari Senin tgl 24/01/2022 segera di proses.tentulah alasan yg mendasar adalah kepercayaan publik kepada awak media umumnya dan kepada pihak Kajari khususnya,sebab laporan itu berawal dari laporan masyarakat kepada awak media.

Dari hasil investigasi Aliansi Pers BatuBara secara acak di 12 kecamatan ,10 kelurahan,dan 141 desa di kabupaten batu bara ,maka Aliansi Pers BatuBara menyimpulkan dugaan sangat kuat penyelewengan dana desa di hampir setiap desa.salah satu contoh temuan kecil adalah pembuatan plat duiker atau biasa disebut gorong-gorong drainase dengan tebal 20 cm ,lebar 1meter ,panjang 5 meter (volume 5m)dengan anggaran 5-6 juta Rupiah,dan faktanya lagi adalah Keterbukaan Informasi Publik tidak di jalankan sepenuhnya oleh para Kepala Desa dengan tidak adanya papan informasi laporan keuangan anggaran dana Desa.

Undang-Undang Desa memberikan otoritas dan kewenangan yang cukup besar untuk Desa, termasuk kewenangan dalam mengelola dana Desa,Undang-Undang Desa juga mengamanahkan keterbukaan informasi publik di Desa.

Beberapa pasal yang dimaksud misalnya Pasal 24 yang menyebutkan ‘Asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan’. Selanjutnya Pasal 26 ayat (4) huruf (f) yang menyebutkan ‘Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme’.

Kemudian Pasal 27 huruf (d) yang menyebutkan ‘Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran’, dan beberapa pasal lain yang berkaitan.

Sepertimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 2 butir 1 disebutkan bahwa:

“Satu Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Aliansi Pers BatuBara salah satunya sebagai kontrol sosial dan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam pelaporannya kepada dua kepala desa yakni kepala desa Gunung Rante Kecamatan Talawi dan Kepala Desa Bagan Baru kecamatan Nibung Hangus .

Aliansi Pers BatuBara juga sangat memahami kekurangan personil yakni sumber daya manusia yg ada di Kajari BatuBara oleh sebab itulah Aliansi Pers BatuBara hanya melaporkan dua kepala Desa sebagai pendahuluan dan Aliansi Pers BatuBara juga mendorong kepada pihak Kajari BatuBara untuk lebih cepat dan profesional dalam menangani pengaduan penyalah gunaan dugaan korupsi di Anggaran Dana Desa di Kabupaten Batu Bara.dan tidak menutup kemungkinan Aliansi Pers BatuBara akan mengalihkan sebagian laporan dugaan korupsi dana Desa tersebut kepada pihak Polres Batubara.

Sukses pengelolaan dana Desa adalah sukses semua pihak termasuk media.

(Az)