banner 728x250
Daerah  

ALIANSI MAHASISWA SUMATERA BAGIAN SELATAN (AMS), RATUSAN MASSA UNJUK RASA DI DEPAN KEMENTRIAN KESEHATAN RI

Jakarta, pirnas.com & pirnas.org | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kementerian Kesehatan, UU No.5 tahun 1999 Panitia tetap tender, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Dengan ini kami dari Aliansi Mahasiswa Sumbagsel menyampaikan aspirasi kami sebagai control social dan penyambung lidah dari masyarakat.

Click following link

Keyword dan Negara dengan CPC Tertinggi 2022-2023

Terkait kasus pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap di RSUP Muhammad Hosain Palembang dibawah naungan Kemenkes, Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap tersebut diduga ada pengaturan pemenang lelang antara pihak RSUP Muhammad Hosain dengan PT.HUTAMA BUANA INTERNUSA, PT.PANGKHO MEGA DANOSA PUTRA BATOM.

PT. yang bekerjasama dengan RSUP tersebut diduga memanipulasi data, dokumen dari PT.TIRTA DHEA ADDONICK PRATAMA yang tidak mengikuti lelang, seperti pemalsuan SK PT, demi untuk melengkapi persyaratan mengikuti lelang tender, dan juga diduga adanya transaksi fee proyek dibagi dalam bentuk Cek Giro, Cash, dan Transfer.

Atas dasar tersebut kami dari Aliansi Mahasiswa Sumbagsel meminta kepada KEMENKES untuk segera :

  1. Hentikan pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap di RSUP Palembang yang sedang berjalan, dan kami meminta untuk segera mencabut kontrak tender yang sedang berlangsung.
  2. Segera copot MOHAMAD SYAFRIAL,Sp dari jabatannya sebagai Direktur RSUP Palembang, dan SUBAN S,KM (sebagai PPK) karena diduga sudah melanggar aturan dengan menerima pemalsuan dokumen dari pemenang tender PT.HUTAMA BUANA INTERNUSA, yang direktur utamanya saudara HASAN JONI.
  3. Kementerian Kesehatan harus segera evaluasi terhadap pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap di RSUP Muhammad Hosain Palembang, karena diduga sudah melakukan KKN bersama PT.pemenang tender, yang melibatkan kerugian negara. (tutup Zuhri- selaku koordinator aksi)