Aliansi Mahasiswa Masyarakat Desa Pasir Lancat (AMMPL) Datangi Kantor Kejari Paluta Guna Sampaikan Aspirasi

PIRNAS.COM | PALUTA – Akibat dari dugaan lambannya pemeriksaan laporan atas nama masyarakat Desa Pasir Lancat UB Paluta beberapa kantor terkait penanganan penggunaan DD dan ADD pada bulan yang lalu sehingga pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 atas nama Aliansi Mahasiswa Masyarakat Desa Pasir Lancat UB mendatangi kantor Kajari Paluta dan Inspektorat Kab. Padang Lawas Utara guna mempertanyakan sudah sampai sejauh mana pemeriksaan terhadap Kepala Desa Pasir Lancat Sonang Hasibuan terkait dugaan penyalahgunaan pengelolaan APD Desa Pasir Lancat Tahun Anggaran 2016- 2018.

Adapun tuntutan dalam aksi tersebut kata Roma Hasibuan, meminta kepada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan Inspektorat akan segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Pasir Lancat atas dugaan penyelewengan penggunaan anggaran APBDes. Kenapa demikian kata Roma? masyarakat tidak mengetahui apa dan di mana yang di namakan bangunan yang berasal dari DD dan ADD sehingga setiap ada perubahan baik itu bangunan tempat ibadah (mesjid) atau bangunan jalan lainnya masyarakat tidak mengetahui bangunan itu berasal atau berdimber dari pemerintah.

Perlu kami jelaskan bahwa di Desa Pasir Lancat Kec. Ujung Batu, Kab. Padang Lawas Utara terdapat tiga perusahaan yang berdampingan, ada PTPN III, AEP dan PT BAS. “Menurut Hemat kami biasanya setiap perusahaan memberikan bantuannya kepada desa berdampingan melalui program CSR nya sesuai kebutuhan masyarakat, nah apakah selama ini ke tiga perusahan tersebut tidak memberikan bantuan kepada desa kami? kalau kita lihat di dalam RAB desa penggunaan alat berat seperti geleder dan bomak di sewa oleh desa padahal itu milik salah satu perusahaan yang ada”, pungkas Roma.

Dan anehnya kami melihat pemasangan pagu atau prasasti di setiap bangun desa baru di pasang bulan Juli 2020, aneh kan ? penuh tanda tanya.
Tuntutan yang kedua, meminta Bupati Padang Lawas Utara segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Desa Pasir Lancat yang di duga tidak mampu menjalankan tugas dengan baik dan hanya mementingkan diri sendiri yang mengambil keuntungan dari pengelolaan uang negara yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat banyak, khususnya desa sendiri.

Dalam poin ini Ketua Baja Sarmadan Hasibuan mengatakan kepada media Pirnas “kita sama-sama tahu riwayat hidup masyarakat Desa Pasir Lancat, saya ini sudah di katakan tua di Desa Pasir Lancat, jadi saya tahu sedikit cerita riwayat hidup seseorang kalau dia itu masih asli lahir di Desa Pasir Lancat”, ungkapnya.

Dan saya melihat dengan adanya bantuan pemerintah yang namanya DD dan ADD kehidupan Kepala Desa Pasir Lancat berubah drastis maka oleh sebab itu kami melaporkan kepada dinas terkait agar memeriksa kades terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari pemerintah itu yang mana dan di mana, itu tujuan kami masyarakat yang hadir ke ibu kota ini”, pungkasnya kepada media Pirnas.

Dan poin yang ketiga kata Roma adalah “Usut segera oknum-oknum yang terkait dugaan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam hal ini kami bermaksud di dalam pembentukan susunan pengurus desa misalnya Kaur, BPD pembentukan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang di aturkan pemerintah jadi terkesan asal- asalan (main tunjuk) terlihat perangkat Desa/Kaur Desa adalah keluarga kandung kades sendiri, hanya satu kaur yang tidak dikatakan sedarah. Dan semua yang di namakan kepengurusan desa kami menduga asal buat main unjuk dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada”, tegasnya.

Namun dalam hal orasi kami atas nama AMMPL berterimakasih kepada seluruh instansi yang terutama pihak keamanan yang telah mengawal kami dalam melakukan orasi di dua kantor yang berbeda dan Alhamdulillah keduanya menyambut kami dengan baik, semoga apa yang di ucapkan perwakilan kedua instansi benar adanya.

(PHAS)