240 Ribu PBI BPJS Dinonaktifkan Karena Minim Anggaran Kadinkes Sumut, Akan Didata Ulang

PIRNAS.COM | MEDAN- Sebanyak 240 ribu Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau PBI BPJS terpaksa dinonaktifkan karena minim anggaran.
“240 ribu PBI BPJS dinonaktifkan karena minim anggaran saat ini untuk menutupinya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan (foto).

Kepada Wartawan di Medan, Senin (6/7, Alwi menjelaskan, pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi data bagi penerima bantuan iuran BPJS tersebut.

Diakui Alwi, untuk masalah ini pihaknya juga sudah menyampaikannya kepada pihak legislatif Sumut dalam rapat dengar pendapat.

Kemudian juga sudah melaporkan hal ini kepada Kementerian Kesehatan dan Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut-Aceh.

“Kita sudah konsultasikan hal ini kepada Kementerian Kesehatan RI. Jadi, ada dua pilihan, menambah anggaran atau mengurangi jumlah penerima bantuan ini.

Pilihannya karena ketidakmampuan anggaran tersebut, maka dipilih untuk sementara menonaktifkan BPI BPJS.

“Namun akan dilakukan pendataan ulang untuk kevalidan data berikutnya sampai situasinya normal dan pendataan itu valid kembali, ” papar Alwi.

Sebab, lanjut Alwi, dari pendataan juga bahwa penerima bantuan iuran ini ada yang sudah meninggal, pindah.
“Bahkan mungkin sebenarnya ada yang tidak berhak untuk menerima bantuan itu dan lainnya, ” ucap Alwi.

Ditambah lagi dengan keputusan pemerintah belum lama ini dengan kenaikan iuran BPJS dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu untuk kelas tiga.
”Ini sudah menjadi keputusan tetap pemerintah,” ujarnya.

Bila data itu nantinya sudah valid, tentu akan didaftar kan kembali bagi masyarakat berhak menerima bantuan ini.
Adapun mutasi atau penonaktifan dilakukan berdasarkan surat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Yakni tertuang dalam surat No:442/7449/Dinkes/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020 tentang Penyesuaian Pembiyaan (Mutasi Kurang) Kepesertaan PBI APBD 2020.

“Bertambah”
Sementara pakar sosiologi Prof Sohibul Ansor Siregar sangat menyayangkan kebijakan yang diambil Pemprovsu.

Semestinya, di masa pandemi ini pastilah jumlah rakyat yang miskin bertambah. “Saya menilai, Gubsu telah gagal dalam mengayomi rakyatnya,” ucap Sohibul.

Dia mempertanyakan, apa tidak bisa dicarikan solusi lain untuk mengatasi hal ini.
Pemerintah dalam hal ini sudah sangat melanggar konstitusi hak dasar rakyatnya dalam memperoleh kesehatan.

“Bahkan masalah pandemi ini, saya juga menganggap gubernur telah gagal. Dari hari ke hari kurva kenaikan orang yang terpapar kian bertambah,” ujarnya.
“Ini adalah bukti satu kegagalan seorang pemimpin. Karena, tidak bisa hadir saat rakyatnya membutuhkan,” pungkas Sohibul.

(Lis/clin)