PENINGKATAN JALAN BANJAREJA -MEKARSARI KECAMATAN CIPARI DIDUGA HABIS MASA KONTRAK PENGGERJAAN

PIRNAS.COM | CILACAP – Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD). Menganggarkan dana sebesar Rp.481.959.000 Tahun Anggaran 2022. melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap. Untuk peningkatan Jalan Banjareja-Mekarsari Kecamatan Cipari. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap adalah suatu bentuk kepedulian kepada masyarakat. Dalam peningkatan dan perbaikan Jalan Kabupaten Banjareja-Mekarsari Kecamatan Cipari. Yang mana jalan tersebut adalah akses masyarakat dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Sayangnya keseriusan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam membangun Daerah, diduga tidak didukung oleh Prusahaan yang profisional dalam menangani pekerjaan Peningkatan Jalan Bajareja -Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

Ketidak Profesionalan ini terlihat dari pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Banjareja -Mekarsari yang diduga tidak selesai tepat waktu, yang telah di tentukan dalam kesepakatan Kontrak. Dugaan ini Terlihat dari papan pekerjaan bahwa pekerjaan dimulai dari Tanggal 20 Juni 2022 dengan lama pekerjaan 90 Hari Kalender selesai 17 September 2022.

Hasil dari investigasi lapangan diketahui pekerjaan peningkatan jalan Banjareja-Mekarsari. Diperkirakan baru dimulai pada Tanggal 20 September 2022. Untuk mendapatkan fakta-fakta dilapangan yang lebih akurat, PIRNAS melakukan Konfirmasi dilapangan, tapi pada saat PIRNAS dilokasi untuk melakukan Konfirmasi dengan pihak-pihak terkait dilapangan, seperti Konsultan Pengawas maupun dari Staf Ahli Prusahaan dibidang Kontruksi/ Rijig Beton tidak ada ditempat.

Selanjutnya PIRNAS melakukan Konfirmasi dengan salah satu Warga Masyarakat setempat yaitu Bapak SN,SH beliau mengatakan bahwa diperkirakan pekerjaan baru dimulai pada Tanggal 20 September 2022.

Diduga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Banjareja – Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Diduga melanggar Pepres Nomor 12 Tahun 2021, Prubahan atas Praturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa. Yang mana apabila terjadi Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (2), bahwa apabila PPK memberi kesempatan kepada penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan akibat kesalahan penyedia, dan PPK berkeyakinan bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka kedua belah pihak akan menandatangani perpanjangan waktu kontrak dengan dikenakan denda keterlambatan senilai 1 0/00 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak, dimana perhitungan pengenaan denda dari nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 ayat (4) dan (5).

Dugaan keterlambatan peningkatan Jalan Banjareja-Mekar sari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, yang mana diduga Ketidak mampuanCV.JA selaku pelaksana pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan Nomor Kontrak 692.7/20.06-1/BM.08.03/17 yang menyebabkan progress pekerjaan tidak dapat dicapai sesuai rencana kerja yang diperjanjikan.
24/09/2022.

(TIM)