MODUS KORUPSI DANA DESA (JUGA TERJADI ATAS ADD, BHD, BKPP, BKPK, DAN PAD)

Jakarta, pirnas.org & pirnas.com | Seperti dilansir di laman Theeast.co.id, beberapa waktu lalu Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan penelitian mengenai modus korupsi dana desa.

Peneliti ICW Egi Primayoga memaparkan hasil penelitiannya, ada 12 modus korupsi dana desa yang disimpulkan ICW berdasar penelitiannya. Modus itu antara lain :

1. Membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar.

Ini bisa diantisipasi jika pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunakan potensi lokal desa. Misalnya, pengadaan bahan bangunan di toko bangunan yang ada di desa sehingga bisa melakukan cek bersama mengenai kepastian biaya atau harga-harga barang yang dibutuhkan.

2. Mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain.

Modus ini hanya bisa terlihat jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh desa. Modus seperti ini banyak dilakukan karena relatif tersembunyi. Karena itulah APBDes harus terbuka agar seluruh warga bisa melakukan pengawasan atasnya.

3. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan.

Ini juga sangat banyak terjadi, dari mulai kepentingan pribadi hingga untuk membayar biaya S2.

4. Budaya ewuh-prakewuh di desa menjadi salah satu penghambat pada kasus seperti ini sehingga sulit di antisipasi.

5. Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten.

Ini jua banyak terjadi dengan beragam alasan. Perangkat desa tak boleh ragu untuk melaporkan kasus seperti ini karena desa-lah yang paling dirugikan.

6. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya. Banyak kasus perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya ternyata lebih ditujukan utuk pelesiran saja.

7. Pengelembungan (mark up) pembayaran honorarium perangkat desa.

8. Jika modus ini lolos maka para perangkat desa yang honornya digelembungkan seharusnya melaporkan kasus seperti ini. Soalnya jika tidak, itu sama saja mereka dianggap mencicipi uang haram itu.

9. Pengelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor.

Ini bisa dilihat secara fisik tetapi harus pula paham apa saja alokasi yang telah disusun.

10. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak.

Pengawas harus memahami alur dana menyangkut pendapatan dari sektor pajak ini. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukkan secara pribadi.

Lagi-lagi ewuh prakewuh menjadi salah satu penghambat kasus seperti ini sehingga seringkali terjadi pembiaran

11. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa.

Publik harus tahu alokasi pendanaan dana desa agar kasus ini tidak perlu terjadi

12. Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa.

Bisa ditelusuri sejak dilakukannya Musyawarah Desa dan aturan mengenai larangan menggunakan jasa kontraktor dari luar.

Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Terimakasih.