Mark Up Anggaran Covid-19 Rp 1,9 M, Pemkab Labuhanbatu Diminta Jujur

PIRNAS.COM | LABUHANBATU – Walaupun pekerjaan mereka sehari harinya mencari Nafkah, sebagai abang becak di daerah Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu. Namun, bersih dari hasil keringat mereka.

“Biar sebagai abang becak, pak. Yang penting bersih hasil keringat dan usaha kita sendiri. Tidak melakukan “Korupsi”. Seperti Pemkab Labuhanbatu, tega teganya, melakukan “Mark Up” alat-alat HBT untuk mendeteksi suhu badan seseorang terkait wabah Virus Corona Covid-19 beserta peralatan lainnya. Masaklah, uang bantuan untuk penanganan Wabah Virus Corona di daerah Labuhanbatu itu, di “Korup”. Yang tidak-tidak ajalah Kerja Pejebat Pemkab Labuhanbatu.

Demikian diungkapkan abang Abang becak, warga Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Labuhanbatu bernama Khaiurul Akmal (40) bersama rekannya Boby (42) warga jalan Imam Bonjol Kecamatan Rantau Utara, kepada awak media PIRNAS, Kamis (7/5/2020).

Abang-abang becak ini, tanggap dengan berita-berita yang terbit di media online dan di Medsos. Salah satu berita di Medsos yang banyak beredar saat ini adalah, berita tentang oknum pejabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten Labuhanbatu bernama Atia Mukhtar Maulana Hasibuan.

Oknum pejabat Ka BPBD Labuhanbatu tersebut, diduga telah melakukan “Mark Up” anggaran dan barang berupa alat-alat Thermogen Human Body Thermometer (HBT) ber merk Nikita dan Pakaian serta alat-alat semprot yang diperuntukkan dalam hal percepatan penanganan Wabah Virus Corona Covid-19 ( Non Bencana Alam) di daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Diketahui, menurut abang-abang becak Khairul dan Boby, dari bantuan anggaran Negara untuk daerah Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp 22 milyar. Dan, dikatakan Pemkab Labuhanbatu yang Terealisasi sebesar Rp 1,9 Milyar.

“Pertanyaannya, apakah Rp 1,9 milyar itu, Ka BPBD Labuhanbatu AMM Hasibuan, pergi ke Jakarta untuk belanja membeli alat HBT, Baju Covid-19 dan alat Semprot Wabah Covid-19”, tanya abang becak tersebut.

Sebab, mereka merasa heran aja, membaca berita berita di Medsos. Pasalnya, terasa agak aneh dan miris aja membacanya dan mendengar cerita di kota Rantau Prapat.

“Kenapa lah mesti Kepala BPBD nya pergi berangkat ke Jakarta untuk belanja langsung, membeli alat dimaksud. Kan ada perusahaannya sebagai rekanan yang ditunjuk langsung oleh Ka BPBD AMM Hasibuan tersebut yaitu dari CV Nagoya, yang katanya beralamat di Medan. Ini pasti ada Kong Kali Kong ini, antara CV Nagoya dengan oknum Ka BPBD Labuhanbatu AMM itu. Namanya lah uang. Ya kan bos”, kata Boby dan Kharul serentak serambi tertawa dan dari wajah abang becak tersebut terlihat mereka merasa lucu dan terasa mual mendengar Tingkah dan Sifat serta Moral oknum pejabat Pemkab Labuhanbatu.

“Masaklah, uang dana untuk penanganan Wabah Virus Corona, itu pun di “Telan” mereka. Ini ya pak, Pemkab Labuhanbatu ataupun Bupati Labuhanbatu yang salah pak. Maunya, Jujur dan Transparan serta terbuka tentang anggaran belanja alat alat serta baju tersebut pak. Harus jelas, untuk belanja apa saja dan apa apa saja alatnya yang dibeli. Diperuntukkan bagi siapa alat alat HBT tersebut dan baju serta alat Semprot tersebut. Masak Rp 1,9 milyar habis terealisasi. Bah, gawat lah itu”, sebut abang becak lagi, sembari tertawa lucu.

Seperti diberitakan sebelumnya, oknum Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Labuhanbatu Atia Mukhtar Maulana Hasibuan di dalam keterangannya di kantor BPBD Labuhanbatu jalan Gouse Utama Ujung Bandar, kepada wartawan mengatakan, bahwa Ka BPBD Atia belanja langsung ke Jakarta untuk membeli alat alat keperluan percepatan penanganan Wabah Virus Corona Covid-19 Labuhanbatu.

Atia mengakui, bahwa harga alat HBT tersebut sebesar Rp 2.700.000,- per satu unitnya. Sebanyak 150 unit HBT X Rp 2.700.000,- Rp 405 juta rupiah. Sedangkan, untuk baju dan alat Semprot Covid-19 dimaksud, Atia enggan memberikan keterangan berapa jumlah baju dan alat Semprot tersebut dan dibagaikan kepada siapa baju serta alat semprot dimaksud sesuai anggaran yang Terealisasi Rp 1,9 milyar dari total.Rp 22 milyar

Sementara, alat HBT untuk Rapid test mendeteksi Suhu badan apakah terpapar Wabah Virus Corona Covid-19 tersebut, sebanyak 150 unit, untuk dibagikan kepada OPD OPD Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor serta Kepala Sub Bagian dijajaran Pemkab Labuhanbatu.

Nyatanya, sampai berita ini dilansir (Diturunkan) redaksi media Online PIRNAS.COM, barang alat HBT tersebut tidak ada ditemukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Pertanian Labuhanbatu dan Dinas serta Kantor lainnya. Tidak ditemukan alat HBT dimaksud.

Mirisnya, Ka BPBD Labuhanbatu Atia sebelumnya mengakui dan menyebutkan bahwa, alat HBT tersebut telah ia bagi bagi kepada Dinas, kantor dan Badan.

“Nyatanya tidak ada kami terima untuk Kadis Pendidikan. Dan, untuk Kepala Kepala Bagian. Juga tidak ada pernah, kami kemaren datang ke kantor BPBD Labuhanbatu, kami minta sama Ka BPBD Labuhanbatu. Kata Ka BPBD Atia, sudah tidak ada”, katanya seakan nadanya marah kelihatannya”, kata ASN dikantor Disdik Labuhanbatu kepada awak media, Pirnas, Rabu (6/5/2020).

Miris, Bupati Kabupaten Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe sebagai Ketua Tim Tugas Gugus percepatan penanganan Wabah Virus Corona Covid-19 daerah Kabupaten Labuhanbatu. Sedangkan, Ka BPBD Labuhanbatu Atia Mukthar Maulana sebagai Sekretaris (Sekjen) nya.

ironisnya, baik Bupati H Andi maupun Sekdakab Labuhanbatu H Ahmad Muflih SH dan Kepala Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intren Pemerintah I Ritonga, terkesan “Pembiaran” dan Bungkam. Padahal, jelas ada Pelanggaran di dalam Inpres nomor 4 tahun 2020 dan peraturan LKPP nomorn13 tahun 2018 beserta Surat Edaran LKPP tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah dalam menangani percepatan penanganan Wabah Virus Corona Covid-19 didaerah Kabupaten Labuhanbatu untuk memutuskan mata rantai Wabah penyakit Virus tersebut.

(Mortan)