Kejari Labusel Seakan Diam Mengenai Laporan Aliansi Wartawan Terkait Raibnya Dana Publikasi 2018-2019

LABUSEL | PIRNAS.COM – Laporan Aliansi Wartawan terkait raibnya Dana Publikasi tahun 2018-2019 di Kejari Labusel tidak ada proses sampai saat ini.

Diketahui sudah dua bulan terkait raibnya dana publikasi yang dianggarkan dan pengguna kuasa anggaran di Kehumasan Pemkab Labusel untuk dana publikasi para insan pers media cetak, media online, media eliktronik, sebagai dasar hukum perbub tahun 2010 yang katanya Pemkab Labusel bahwa anggaran tahun 2018 sebesar Rp 2,4 M, tahun 2019 Rp 2,9 M, tidak dibayarkan kepada para insan pers.

Padahal dasar hukumnya sama, pos anggaran juga sama, dan anggaran itu sudah di sahkan DPRD, dan seharusnya sudah dapat di cairkan namun ternyata pihak pemkab melalui sekdakab Zulkipli, Dan Kabag Mumas M Irsan, menyampaikan bahwa dana publikasi tidak dapat dicairkan dengan adanya temuan BPK dan pemborosan.

Pernyataan Zulkipli, selaku sekda tentunya tidak dapat diterima oleh para insan pers, mengakibatkan terjadi unjuk rasa para wartawan menuntut Zulkipli, bertanggung jawab atas raibnya dana publikasi tersebut.

“Mereka mencoba mengibuli wartawan, disini juga diduga dapat dicurigai bahwa dana itu terpakai karena mungkin diduga kas daerah kosong pada saat itu” ucap para aliansi wartawan.

Salah seorang nara sumber yang dapat dipercaya saat dikonfirmasi awak media (4/3) saat terjadi unjuk rasa jilid ll mengamini apa yang dikonfirmasi media ini bahwa itu adalah benar.

“Apa yang bapak pertanyakan pada saya bahwa dana itu terpakai, sehingga mereka mencari akal ya diduga bersekongkol di lingkaran mereka agar tidak kelihatan permainan kotor itu”, kata nara sumber tersebut.

Sehingga orasi unjuk rasa para wartawan dengan lantang menolak apa yang di sampaikan Zulkipli, sekdakab Labusel itu bahwa dalam orasi unjuk rasa itu menyuarakan sikap bahwa kalau memang ada temuan kenapa kok tidak mulai tahun 2011 yang lalu saat dana publikasi dianggarkan dan di setujui DPRD dengan perbub tahun 2010, dengan anggaran yang sama, dengan penggunaan yang sama.

“Kalau ada perubahan anggaran tentunya pihak pengguna anggaran besar kecil kebutuhan yang sudah diposkan anggaran yang diajukan dan disahkan DPRD, 10 tahun yang lalu anggaran itu dipergunakan tidak pernah ada masalah, kenapa sekarang baru ada masalah, coba kalian jelaskan apa yang ditemukan BPK dalam anggaran itu, dimana pemborosanya, mereka tidak bisa menjawab dalam orasi unjuk rasa itu”, jelasnya.

Kemudian Aliansi Komunikasi Wartawan melaporkan hal tersebut ke Kejari 2 bulan yang lalu atas temuan terserbut.

Setelah 2 bulan, 3 wartawan utusan dari aliansi komunikasi wartawan Labusel coba mendatangi kejari, Rabu (29/4), untuk mempertanyakan berkas temuan aliansi wartawan terkait dana publikasih tersebut, ternyata belum diproses, padahal sudah berjalan 2 bulan.

“Dari hasil konfirmasi kami Pihak Kejari mengatakan hal tersebut ternyata bulum ada proses penyelidikan”, ujar ketiga wartawan tersebut.

Dengan perasaan kecewa maka 20 insan pers pun menggelar rapat apabila dari pihak pemkab tidak merespon masalah ini dan kejari tidak melakukan penyelidikan para wartawan akan melanjutkan demo jilit lll usai covit 19 berakhir.

“Sasaran demo kantor bupati dan kejari ini sudah diputuskan melalui rapat dan sudah di sepakati bersama”, ujarnya.

(MS)