KAJARI LABUSEL SEGERA PERIKSA SEKDAKAB DISINYALIR RAIBNYA DANA PUBLIKASI WARTAWAN

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | LABUSEL – Dana publikasi tahun 2018-2019 yang dipertanyakan Aliansi Komunikasi Wartawan Labusel belum juga dapat penjelasan dan kepastian dari pihak Pemkab Labuhanbatu Selatan hingga sampai ke ranah Kejaksaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Menurut Aliansi Komunikasi Wartawan Labusel ada indikasi untuk memperlambat dugaan kasus korupsi di Humas protokoler Pemkab Labusel terkait dengan dana publikasi media.

Seiring berjalannya waktu berawal pada tahun 2018 sejumlah awak media sudah mulai curiga terkait dengan dana publikasi media massa yang tidak jelas tersebut, hingga pada tahun 2019 dana publikasi media massa tidak ada dibayarkan alias diduga raib ditelan waktu diduga adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI cabang Sumatera Utara.

Namun pada akhirnya ditahun 2020 dana publikasi pemberitaan media massa tidak lagi dianggarkan oleh Pemkab Labuhanbatu Selatan karena adanya temuan Pemborosan terkait dana publikasi oleh Badan Pemeriksaan keuangan cabang Sumatera Utara.

Setelah mendapat keputusan kesepakatan bersama Aliansi Komunikasi Wartawan Labusel menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Labusel sampai dua jilid dan menggelar aksi diterbangkan kantor kejari Labusel jalan Istana Kota Pinang.

Dengan aksi unjuk rasa jilid ll di depan kantor kejari Labuhanbatu Selatan Aliansi Komunikasi Wartawan Labusel meminta kejari Labusel untuk memanggil Sekdakab Zulkifli S.IP terkait dugaan raibnya dana publikasi media massa sekaligus menyerahkan data temuan Badan Pemeriksa Keuangan Cabang Sumut.

Aliansi Komunikasi Wartawan Labusel menyurati kejari Labuhanbatu Selatan pada tanggal 4 Maret 2020 yang bertujuan agar Kejari Labuhanbatu Selatan memeriksa Sekdakab Labusel Zulkifli S.IP terkait dugaan raibnya dana publikasi media massa, Serta melampirkan LHP BPK RI Nomor 53.C/LHP/XV lll.MDN/05/2019 tertanggal 13 Mei 2018.

Ketua Aliansi Komunikasi Wartawan Labusel saat dikonfirmasi di Kota Pinang 16 April 2020, Porkot Pulungan meminta Kejari Labuhanbatu Selatan agar segera memeriksa Sekdakab Zulkifli S.IP beserta oknum pejabat yang terkait dugaan raibnya dana publikasi.

“Kita meminta agar hukum di negara ini harus ditegakkan seadil-adilnya tidak tumpul keatas tajam kebawah dan harapan kita agar Kejari Labusel harus berani memanggil dan memeriksa Sekdakab Labusel, jika Kejaksaan benar-benar memeriksa Sekda, mungkin masih banyak lagi dugaan anggaran daerah yang disinyalir tidak jelas, bukan hanya dana publikasi media saja”, Tuturnya.

Sekretaris Aliansi Komunikasi Wartawan Labusel, Khairuddin Nasution saat dikonfirmasi di tempat terpisah juga mengatakan hal yang sama.

“Kita berharap agar pihak hukum konsisten serta serius dalam menangani sejumlah dugaan korupsi, mungkin Kabupaten Labusel akan bersih dari yang namanya korupsi, kita juga akan mendesak Kejari Labusel agar secepatnya memeriksa Sekda”, ungkapnya.

Khairuddin Nasution menjelaskan bahwa sejumlah awak media di Labusel cukup efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis dan anggaran telah dianggarkan di DPRD Kabupaten Labusel, namun disinyalir Sekdakab Humas protokoler Pemkab Labuhanbatu Selatan tidak transparan terkait dengan dana publikasi media massa, bahkan Sekda pernah mengatakan akan memperbaiki hal tersebut kedepannya, namun malah semakin dihilangkan.

“Kita sudah melakukan rapat dengar pendapat di DPRD Labusel sampai dua kali, namun hasilnya nihil”, jelasnya.

Dalam hal tersebut diharapkan kepada Kejari Labuhanbatu Selatan agar dapat menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku, karena diduga Kejari Labusel tidak punya nyali dalam penegakan hukum terhadap Sekdakab yang disinyalir adanya dana pemborosan publikasi wartawan merupakan pilar ke empat dalam pembangunan bangsa.

(IRPAN PULUNGAN)