Kadinsos Medan : Pendataan Warga Penerima Bansos COVID-19 Sampai Akhir Mei

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | MEDAN UTARA – Komisi II DPRD Kota Medan melakukan kunjungan ke Dinas Sosial Kota Medan untuk mempertanyakan tentang pendataan warga penerima bantuan terkait dampak covid-19, Selasa (07/04/2020).

Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Sosial harus mengeluarkan surat edaran batas waktu pendataan masyarakat penerima bantuan sosial, berupa beras sebanyak 5 kilogram per Kepala Keluarga (KK). Pasalnya banyak informasi simpang siur di tengah masyarakat kalau pendataan warga waktunya sudah berakhir dan dibatasi oleh pihak kelurahan dan kecamatan.

“Masyarakat banyak mengadu kepada kita kalau pendataan penerima bantuan beras itu sudah ditutup. Jadi Dinsos harus buat surat edaran yang jelas ke kecamatan diteruskan ke kelurahan dan kepala lingkungan terkait kriteria penerima dan pendataannya,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST bersama anggota komisi II lainnya saat kunjungan ke Kantor Dinsos Medan.

Kunjungan komisi II DPRD Medan dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan, Rajuddin Sagala, Ketua Komisi II Aulia Aulia Rachman, Afif Abdillah, Dhiyaul Hayati dan Johannes Hutagalung, yang diterima Kepala Dinsos Medan, Endar Sutan Lubis.

Dikatakan Sudari, kriteria penerima bantuan sembako ini harus diperjelas agar tidak jadi multi tafsir dan tepat sasaran. Apalagi beras yang telah disiapkan 1000 ton tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan warga Kota Medan yang terimbas dari kasus virus corona (Covid 19).

“Bantuan beras itu hanya 5 kg per KK, sedangkan masa tanggap darutat Kota Medan ini sampai 62 hari. Jadi ini akan kurang dan penerima harus tepat sasaran,” katanya.

Selain itu, lanjut Politisi PAN ini, Bulog harus dapat memastikan stok beras sampai 62 hari ke depan.

“Kalau soal dananya ada baik dari Pemko dan DPRD. Pengalihan pos-pos anggaran dari proyek Pemko seperti Ramadhan Fair dan pameran lainnya dapat dialihkan untuk pengadaan bansos. Hal yang sama juga di DPRD Medan yang sudah membahas pengalihan dana dari kunjungan kerja dan reses dewan membantu masyarakat,” ungkapnya.

Anggota Komisi II lainnya, Afif Abdillah, juga meminta Dinsos Medan menyiapkan hotline call center yang bisa dihubungi untuk pengaduan masyarakat. Karena jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan dan menjadi ajang mencari keuntungan.

“Pemberian bantuan beras ini dilakukan secara bertahap sampai 1.000 ton ini haru terdistribusi dengan baik. Karena dari informasi kita terima, ada warga hanya dapat 1,5 kg beras bukan 5 kg per KK. Ini kan harus ditelusuri kenapa bisa begini dan apakah ada unsur kesengajaan,” imbuhnya.

Kepala Dinsos Medan, Endar Sutan Lubis menyatakan, pendataan penerima bansos beras sampai pada 29 Mei 2020 sesuai jadwal status tanggap darurat Kota Medan terhadap kasus covid 19.

“Kami terus melakukan pendataan, dan masyarakat diminta ikut berpartisipasi dengan melaporkan ke Kepling. Untuk kriterianya yakni warga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah serta kehilangan pendapatan karena kasus covid,” katanya.

Untuk pendataan warga penerima bansos ini, diakui Endar tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat sehingga pihaknya membangun aplikasi agar pendataan tepat sasaran.

“Kelurahan yang sudah siap pendataannya langsung kami distribusikan berasnya. Dan sampai sekarang sudah 50 ton beras yang disalurkan dan hari ini sudah ada tambahan 50 ton beras lagi. Jenis beras yang diberikan medium plus. Jadi kalau ada yang menerima beras dalam keadaan rusak jangan dipakai dan dijamin akan diganti lagi,” tutur Endar.

(Zainal Abidin)