Wajib Diperiksa 3 Bulan Umur Pekerjaan Proyek Dinas Perkim Labuhanbatu

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | Labuhanbatu – Kepolisian Mapoldasu ataupun Mapolres Kabupaten Labuhanbatu beserta Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Inspektorat Pemkab Labuhanbatu, wajib lakukan pemeriksaan hasil pekerjaan paket proyek dilingkungan Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu. Terutama pekerjaan paket proyek jalan beton tahun anggaran 2019. Yang terindikasi rugikan keuangan negara ratusan juta rupiah.

“Proyek, produk Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2019, banyak rugikan uang negara, besaran ratusan juta rupiah”, kata Mora Tanjung kepada media Online, PIRNAS.COM, Kamis (26/3/2020) dikota Rantauprapat Labuhanbatu.

Mora Tanjung (53) sebagai warga lingkungan Padang Matinggi, Putra asli Labuhanbatu yang juga aktif di dalam kepemudaan DPD AMPI di daerah Kabupaten Labuhanbatu, menilai salah satu contoh pekerjaan proyek yang termasuk merugikan uang negara tersebut yaitu pekerjaan proyek di jalan Padang Matinggi Gg PU Pengairan UPT Kualuh Barumun lingkungan Padang Matinggi Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

“Emang nilai anggaran paket proyeknya kecil sekitar besaran Rp 145.000.000,- Namun, itukan uang negara daerah Labuhanbatu yang bersumber dari APBD Labuhanbatu. Mau itu anggarannya kecil ataupun besar, sama payung hukum aturannya. Periksa “, katanya.

Menurut Mora Tanjung, yang bertanggung jawab rusaknya pelaksanaan pekerjaan proyek di Gg PU Pengairan UPT Provsu tersebut adalah Plt Kepala Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu insial FP dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama pihak rekanan (Pemborong).

“Bayangkan aja bos, baru berjalan 3 bulan, jalan Gg PU Pengairan lingkungan Padang Matinggi itu, sudah rusak parah. Kalian periksa aja pekerjaan dan hasil pengawasa Dinas Perkim Labuhanbatu tersebut. Batu cor an betonnya dan besi cor annya, sudah pada keluar menonjol kepermukaan jalan. Proyek apaan itu”, sebutnya.

Masih menurut Mora Tanjung, Plt Kadis Perkim FP dengan PPK serta PPTK harus bertanggungjawab. Sebab, warga lingkungan Padang Matinggi tidak terima pekerjaan proyek tersebut

“Sebagai tambahan buat Kepolisian Poldasu, terkait OTT, Plt Kadis Perkim Kabupaten Labuhanbatu insial FB, kemaren”, sebut Mora.

Mora Tanjung menambahkan, OTT kerugian keuangan negara juga. Pekerjaan proyek yang sumber dari anggaran APBD Pemkab Labuhanbatu, dikorup, kerugian negara juga.

“Diminta atau tidak diminta, kami menolak pekerjaan proyek yang Rusak dan Amburadul di Gg PU Pengairan tersebut. Kami minta, periksa kembali Plt Kadis Perkim Labuhanbatu. Bila perlu, pak Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe juga diperiksa terkait proyek proyek yang diduga merugikan keuangan negara khususnya daerah Kabupaten Labuhanbatu ini”, pungkas Mora Tanjung.

(Doni)