Korupsi Jalan Sumut Menggurita: KPK Tetapkan 8 Pejabat BBPJN Tersangka 

JAKARTA,PIRNAS.COM — Penyidikan skandal megakorupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) kian menggurita. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan penetapan delapan orang tersangka baru yang merupakan jajaran pejabat teras BBPJN Sumut.

Kasus ini merupakan pengembangan agresif dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Para tersangka baru ini diduga kuat memeras pihak kontraktor swasta, yakni PT DNG dan PT RN, melalui skema setoran commitment fee proyek infrastruktur jalan senilai total Rp231,8 miliar.

“Pemberian fee dilakukan secara langsung kepada para pihak di lingkungan BBPJN, baik secara transfer ataupun tunai,” tegas Plt Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dari hasil penyidikan dan temuan bukti baru, KPK membeberkan secara terperinci total nilai uang suap yang telah dinikmati oleh masing-masing tersangka berdasarkan jabatan mereka:

1. T R Putra (Kasatker PJN Wilayah II Sumut): Rp3,49 miliar

2. Dicky Erlangga (Kasatker PJN I Sumut): Rp1,77 miliar

3. Manaek Manalu (PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah 2): Rp1,25 miliar

4. Munson Hutauruk (PPK 1.4 Satker Wilayah 1 BBPJN Sumut): Rp550 juta

5. Rahmad Parulian (Kasatker Wilayah I BBPJN Sumut): Rp450 juta

6. Stanley Cicero Haggard Taupattinaja (Eks Kepala BBPJN Sumut): Rp300 juta

7. Faisal (Pejabat BBPJN Sumut): (Masuk dalam daftar 8 tersangka baru)

8. Heri Handoko (PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I): Rp270 juta.

Penyidik mengungkapkan bahwa praktik culas ini diatur secara terstruktur dan sistematis berdasarkan tingkat hierarki jabatan di lingkungan BBPJN Sumut. Kontraktor swasta dipaksa tunduk pada aturan main haram ini. Jika pihak penyedia proyek enggan memberikan komitmen fee, mereka diancam akan di-blacklist dari proyek-proyek penanganan jalan selanjutnya.

Adapun porsi jatah preman atau pembagian persentase fee proyek tersebut meliputi:

• Kepala BBPJN Sumut: 4 persen

• Kepala Satker PJN Sumut: 4 persen

• PPK di BBPJN Sumut: 1 – 1,5 persen

• Bendahara BBPJN Sumut: 0,5 persen

• Pokja BBPJN Sumut: 0,5 persen

7 Tersangka Langsung Dijebloskan ke Sel, 1 Mangkir

Usai diumumkan sebagai tersangka pada Kamis malam, penyidik KPK langsung menjebloskan tujuh tersangka ke tahanan untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 22 Oktober hingga 10 November 2026.

Namun, proses penahanan belum sepenuhnya lengkap. Tersangka Dicky Erlangga (Kasatker PJN I Sumut) mangkir dari panggilan pemeriksaan tim penyidik. KPK menegaskan telah menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Dicky pada Senin, 26 Oktober 2026, dan meminta yang bersangkutan kooperatif.

Atas perbuatan culasnya, para pejabat negara ini dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 606 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).

Mega skandal korupsi jalan di Sumut ini pertama kali terbongkar pada Juni 2025 berkat laporan kritis dari masyarakat yang mengeluhkan buruknya kualitas infrastruktur jalan di berbagai wilayah Sumatera Utara. Jalan yang baru dibangun cepat rusak dan hancur akibat anggarannya disunat secara berjamaah.

Berbekal aduan tersebut, KPK menerjunkan tim intelijen untuk memantau pergerakan transaksi mencurigakan. Setelah mendalami data proyek senilai Rp231,8 miliar dan mendeteksi adanya pergerakan uang suap yang nyata, KPK langsung mengambil tindakan tegas guna mengamankan para mafia proyek infrastruktur tersebut.   (Redaksi)