Kejari Labuhanbatu Disorot: 4 Bulan Dumas LSM Elang Mas Mandek, Kasi Intel Dinilai ‘Melempem’

LABUHANBATU,PIRNAS.COM– Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu kembali mendapat sorotan tajam dari masyarakat.

Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat (DPC LSM) Elang Mas Labuhanbatu sejak Juni 2026 lalu hingga kini belum menemui titik terang. Kasus tersebut dinilai mandek selama empat bulan tanpa adanya kejelasan hukum yang pasti.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPC LSM Elang Mas Labuhanbatu, Dariter Ritonga, saat memberikan keterangan kepada belasan awak media di Rantauprapat pada Kamis (8/10/2026).

“Dumas sudah kita sampaikan sejak Juni 2026 ke Kejari Labuhanbatu. Namun, sudah empat bulan berjalan, sama sekali tidak ada kepastian hukum,” ujar Dariter dengan nada tegas.

Sorotan tajam ini mencuat setelah adanya konfirmasi kepada Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Labuhanbatu pada Selasa (30/9/2026). Jawaban yang diberikan oleh Kasi Intel justru dinilai memicu pertanyaan besar terkait komitmen penegakan hukum di wilayah tersebut.

Dalam pernyataannya, Kasi Intel menyampaikan perkembangan penanganan laporan:

“Laporan DPC LSM Elang Mas Labuhanbatu telah kami panggil dan periksa bang, tinggal dinas dan Sucopindo yang belum. Minggu depan kami surati dan kita juga harus kesana. Yang namanya disurati kalau belum dijawab gimana bang, mana bisa kita paksakan, itu hak nya.”

Mendengar dalih tersebut, Dariter Ritonga mengaku geram. Ia mempertanyakan kapasitas seorang Aparat Penegak Hukum (APH) setingkat Kasi yang mengeluarkan pernyataan seperti itu.

“Ini menjadi pertanyaan besar buat saya selaku Ketua DPC LSM Elang Mas. Kok bisa selaku APH setingkat Kasi bicara seperti itu? Kok lemah kali Kejaksaan kita ini?!” sesal Dariter.

Ia menambahkan, jika APH sendiri mengaku tidak bisa memaksakan pemanggilan, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Labuhanbatu. Menurutnya, tidak logis jika laporan masyarakat dibiarkan jalan di tempat hanya karena instansi yang disurati enggan memberikan jawaban.

Dariter menilai Kejari Labuhanbatu telah mengabaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Dumas yang diatur resmi oleh Kejaksaan Agung RI. Berdasarkan regulasi yang berlaku, dumas tidak dibenarkan mandek hingga berbulan-bulan dengan alasan surat belum dibalas.

Berikut adalah sejumlah payung hukum dan SOP yang diduga ditabrak oleh pihak Kejari:

• Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-022/A/JA/03/2011: Mengatur tentang Penyelenggaraan Pengawasan & Penanganan Laporan Pengaduan. Setiap Dumas wajib ditindaklanjuti paling lambat 7 hari setelah diterima untuk dilakukan telaah dan klarifikasi.

• Instruksi Jaksa Agung RI No. INS-002/A/JA/02/2019: Menegaskan bahwa Kasi Intel selaku penerima Dumas wajib melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) maksimal 14 hari. Jika pihak terlapor atau dinas terkait tidak kooperatif, Kejari memiliki wewenang melakukan pemanggilan dan upaya jemput paksa.

• UU No. 16 Tahun 2004 Jo UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI (Pasal 30): Menegaskan wewenang Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, memanggil saksi, ahli, serta meminta data ke instansi manapun yang sifatnya wajib ditaati.

• PP No. 43 Tahun 2018: Mengatur peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat berhak mendapatkan jawaban dan kepastian hukum atas laporannya paling lama 30 hari. Mandeknya kasus hingga 4 bulan dinilai sebagai bentuk maladministrasi.

• Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN & Reformasi Birokrasi: Menuntut Kejaksaan untuk bersikap transparan, akuntabel, dan menjaga wibawa institusi dengan tidak mengeluarkan pernyataan yang melemahkan penegakan hukum.

Merespons ketidakpastian ini, DPC LSM Elang Mas Labuhanbatu melayangkan tiga tuntutan utama:

1. Mendesak Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuhanbatu untuk segera mengambil alih kasus dan mengevaluasi total kinerja Kasi Intel.

2. Mendesak Kejari untuk segera memeriksa Dinas terkait dan pihak Sucopindo yang diduga terlibat menggunakan Surat Perintah Penyelidikan/Penyidikan resmi, bukan sekadar surat biasa.

3. Memberikan tenggat waktu selama 7 hari. Jika tidak ada perkembangan signifikan, DPC LSM Elang Mas akan membawa dumas ini ke Kejati Sumut dan Jamwas Kejagung RI, serta menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejari Labuhanbatu.

Hingga berita ini diturunkan, Kajari Labuhanbatu belum memberikan keterangan resmi terkait kelanjutan dumas tersebut.

Laporan: Tim/Redaksi