Dinilai Tebang Pilih, Penertiban PKL di Labuhanbatu Menuai Kritik Tajam

LABUHANBATU,PIRNAS.COM– Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu dalam menata kebersihan dan keindahan Kota Rantauprapat belakangan ini memicu gelombang kritik dari masyarakat.

Program yang mengusung jargon “Menata Kota” tersebut dinilai represif dan mengorbankan hak-hak ekonomi kelompok masyarakat rentan, khususnya para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kritik mencuat setelah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Labuhanbatu melakukan penggusuran paksa terhadap lapak-lapak pedagang di kawasan Jalan WR Supratman, Simpang Kodim, pada Selasa (29/09). Tindakan tegas aparat yang merobohkan tempat usaha warga tanpa menyediakan solusi atau relokasi yang layak tersebut dinilai mengabaikan aspek kemanusiaan.

Menanggapi polemik ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Labuhanbatu, Ade Ramadhansyah Siregar, menyatakan bahwa penertiban tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Bupati Labuhanbatu, Dr. Maya Hasmita. Langkah ini diambil demi menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum.

“Ini merupakan perintah langsung dari Bupati Labuhanbatu, seluruh PKL di jalan protokol tidak diperbolehkan lagi berjualan di atas trotoar demi mengembalikan fungsi jalan dan tatanan estetika kota,” ujar Ade Ramadhansyah kepada awak media, Rabu (30/09). Ia menambahkan bahwa proses penertiban di jalur-jalur protokol akan terus dilakukan secara bertahap.

Namun, pendekatan keamanan dan penegakan hukum yang kaku ini dinilai mengabaikan konteks sosial masyarakat, banyak pihak menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai “buta dan tuli” terhadap urusan isi perut warga yang sedang berjuang mencari nafkah di tengah situasi ekonomi yang sulit. Perda yang seharusnya berfungsi menciptakan keharmonisan justru dirasa menjadi alat pemukul bagi rakyat kecil.

Selain dinilai represif, Pemkab Labuhanbatu juga menghadapi tudingan tebang pilih dalam menegakkan aturan, sejumlah elemen masyarakat menilai Satpol PP begitu tangkas dan responsif saat menindak pedagang kecil, namun mendadak tumpul saat berhadapan dengan dugaan pelanggaran Perda yang melibatkan korporasi besar.

Beberapa persoalan seperti hotel dan penginapan yang melanggar aturan tata ruang, hingga keberadaan papan reklame raksasa ilegal yang merusak pemandangan kota, dinilai luput dari ketegasan aparat.

Ketimpangan ini memicu sinisme publik yang menyuarakan bahwa penegakan hukum di Labuhanbatu “tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Jika pendekatan kekerasan dan penggusuran tanpa solusi ini terus dipertahankan, pemerintah dikhawatirkan sedang menanam bom waktu sosial yang sewaktu-waktu bisa memicu konflik yang lebih besar.

Masyarakat berharap Bupati Maya Hasmita segera merombak paradigma penegakan Perda di Labuhanbatu, Pemerintah daerah didesak untuk menghentikan tindakan represif dan beralih ke pendekatan dialogis serta merumuskan solusi tata ruang yang integratif.

Kota yang maju tidak diukur dari seberapa bersih trotoarnya dari rakyat miskin, melainkan dari seberapa mampu pemimpinnya memanusiakan dan menyejahterakan seluruh lapisan warganya.

(Tim. Red)