WAKIL KETUA PEMUDA ADAT APRESIASI KOLABORASI PT 3M DAN BUMD KABUPATEN BURU DALAM PENATAAN EKS PETI GUNUNG BOTAK

Pirnas.com | Kabupaten Buru – Penantian panjang selama kurang lebih 16 tahun yang dinantikan oleh pemuda adat dan masyarakat Kabupaten Buru kini mulai menemukan titik terang. Sesuai regulasi pemerintah, proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diawali melalui pembentukan koperasi. Dalam hal ini, PT 3M sebagai afiliasi dari empat koperasi produsen dikabarkan telah melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dan telah melalui proses verifikasi oleh Dinas ESDM Provinsi Maluku. Selanjutnya, perusahaan tersebut akan berkolaborasi dengan BUMD Kabupaten Buru dalam penataan dan pengelolaan kawasan eks PETI Gunung Botak. (8/6/2026)

Setelah kawasan PETI Gunung Botak ditertibkan oleh aparat TNI dan Polri atas arahan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, proses penataan kawasan memasuki tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kawasan Gunung Botak merupakan wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Buru, Pemerintah Provinsi Maluku menginginkan agar kawasan tersebut segera ditata dan dikelola secara legal demi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat adat dan masyarakat Kabupaten Buru secara umum.

Penataan kawasan ini juga diharapkan dapat membuka kembali peluang ekonomi bagi masyarakat, sekaligus menjadi sumber pendapatan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak-anak.

Selain itu, selama bertahun-tahun Kabupaten Buru dinilai kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat aktivitas pertambangan ilegal yang menyebabkan hasil tambang tidak tercatat dan diduga mengalir ke pasar gelap. Oleh karena itu, program pemerintah untuk melegalkan dan menata pengelolaan kawasan eks PETI Gunung Botak mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Wakil Ketua Pemuda Adat dan sejumlah aktivis pemerhati lingkungan.

Mereka juga menyampaikan apresiasi atas rencana kolaborasi antara PT 3M dan BUMD Kabupaten Buru yang dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengembalikan potensi PAD yang selama ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam wawancara dengan media ini, Wakil Ketua Pemuda Adat setempat menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat.

“Saya meminta kepada Gubernur Maluku, Bapak Hendrik Lewerissa, agar dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta kementerian terkait lainnya, sehingga berbagai kewenangan strategis yang berkaitan dengan sektor pertambangan, kehutanan, dan kelautan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah, khususnya Kabupaten Buru,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap empat koperasi maupun PT 3M sebagai afiliasinya. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana pengelolaan kawasan eks PETI Gunung Botak dapat menjadi sejarah baru bagi Kabupaten Buru melalui kolaborasi yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah daerah, dan BUMD.

“Saya ingin bersama-sama mendukung BUMD Kabupaten Buru untuk mengukir sejarah baru di bawah kepemimpinan Bupati Buru, Ikram Umasugi, melalui program Buru Berseri dengan menata kawasan eks PETI Gunung Botak menjadi tambang rakyat yang legal dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan PT 3M yang memiliki komitmen untuk berkolaborasi dengan BUMD Kabupaten Buru. Selain itu, ia berharap perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja kepada generasi muda adat setempat, khususnya masyarakat dari wilayah Soar Pito dan Soar Pa yang memahami adat-istiadat serta struktur sosial masyarakat adat di Petuanan Kayeli.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan tersebut merupakan hal yang penting agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.

Di akhir keterangannya, ia mengajak Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Bupati Buru Ikram Umasugi untuk tetap semangat dalam menjalankan program pembangunan daerah.

“Saya berharap Gubernur Maluku dan Bupati Buru tetap bekerja keras demi kemajuan Maluku dan Kabupaten Buru. Berbagai kritik dan ketidakpuasan merupakan bagian dari dinamika demokrasi, namun jangan sampai menghambat program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan manfaat ekonomi bagi masyarakat adat serta masyarakat Kabupaten Buru,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, kawasan eks PETI Gunung Botak dilaporkan masih dalam kondisi steril dan berada di bawah pengamanan personel TNI Yonif 733/Masariku.

(SP)