HUBUNGAN PARA WARTAWAN DAN PEMKAB LABUSEL KIAN MEMBURUK DEMO JILID II AKAN BERLANGSUNG

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | LABUSEL – Hubungan para wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan media cetak, online, dan elektronik, dengan pemerintah daerah kian memburuk hal ini di picu oleh pemerintah daerah itu sendiri yang telah berbuat tidak adil terhadap wartawan sehingga mengakibatkan para wartawan akan begitu agresif dalam melakukan tugasnya dan tentunya akan membuat Pemkab kerepotan untuk tidak melakukan unjuk rasa karena memang selama ini tidak ada perhatian terhadap wartawan maka di pastikan wartawan yang merupakan sosial kontrol terhadap penyelenggara negara yang memang mempunyai dasar hukum UU No. 40 tahun 1999 tentang pers dan kemerdekaan pers demikian juga dalam menjalankan tugasnya tentunya kadang mengkritisi kadang juga mempublikasikan proses pembangunan keberhasilan pemerintah daerah yang di anggap berhasil menjalankan roda pemerintahan dalam membangun daerah.

Namun tentu harus yang murni tanpa rekayasa serta di dalam tatanan pemerintahan tidak ada yang tersakiti sehingga tujuan yang lurus akan mendapat dukungan yang kuat dari masyarakatnya.

Kini awalnya para wartawan hanya merasa kecewa atas apa yang di lakukan pemerintah daerah terkait dana publikasi tahun 2018 2,4 miliyar sasarannya juga tidak jelas terkesan wartawan di kibuli banyak yang diduga di permainkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, Demikian juga tahun 2019 anggaran 2,9 miliyar di kehumasan juga tidak jelas dana publikasi untuk Insan Pers yang hanya sedikit untuk wartawan tidak itu pun dengan teganya tidak di keluarkan pada tahun 2019 dengan alasan temuan BPK dan pemborosan ini benar-benar licik maka kini para wartawan bukan hanya kecewa tapi timbul kebencian kepada Pemerintah Daerah Kab. Labusel.

“Nah kalau sudah muncul kebencian mungkin saja tidak toleransi ini bila terus berlanjut akan sangat berbahaya karena keberadaan wartawan merupakan organisasi dunia dan tidak dapat di sepelekan tuntutan ketidakadilan akan memicu gelombang protes yang akan terus bekelanjutan demonstrasi akan terus berjilid-jilid karena kebersamaan wartawan mengenai dana tidak begitu di perlukan ketika semangat membara gelombang demonstrasi besar bakal terjadi karna tidak tertutup kemungkinan dukungan akan datang dari banyak pihak”.

Maka mengapa kebencian terhadap pucuk pimpinan bisa terjadi karena pimpinan itu menganggap ringan keberadaan wartawan di Labusel, tentunya sangat kelihatan bahwa sang kepala daerah memang tidak pernah mau bertemu dengan wartawan untuk melakukan konfrensi pers setahun sekali atau duduk bersama Insan Pers di Labusel untuk menyampaikan proses pembangunan yang di capai selama menjabat ini tidak pernah di lakukan maka terjadi miskomunikasi jangan menganggap kamu terlalu hebat ingat kalau sudah wartawan bersatu kamu tidak akan mampu mengantisipasi sekalipun antek-antekmu kamu suruh, hai pemimpin sombong.

“Di tempat terpisah dalam kesempatan ini saat di konfirmasi salah satu kordinator lapangan saat meminta izin dari Kepolisian Polres Labuhanbatu Koheruddin Nasution, apa kendala saat di kepolisian meminta izin tersebut bang? “Alhamdulilah Polres Labuhanbatu menyambut dengan baik dan memberi pelayanan yang baik terhadap wartawan yang datang memohon izin unjuk rasa damai di Labusel, hanya mereka berpesan sampaikanlah apa yang menjadi tuntutan teman wartawan dengan menjaga ketertiban agar selalu kondusif tentu apresiasi buat Kepolisian Polres Labuhanbatu”.

Dan menurut abang berapa kali demontrasi ini berlanjut? akan berulang kali sampai itu Sekda dapat mempertanggung jawabkan aliran dana publikasi yang di anggap tidak jelas itu tahun 2018 2,4 miliyar dan tahun 2019 2,9 miliyar, “Dimana saja sasaran demo jilid ll ini bang? ke kantor bupati dan setelah itu di Kajari, agar Kejaksaan Negeri Kab. Labusel memeriksa Zulkifli Caniago, Sekda Kab. labusel dan dapat mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kepada publik harus mempertanggung jawabkan kemana saja aliran dana publikasi di kehumasan itu di pergunakan”, kata Kohiruddin Nst.

Dan hal senada juga di sampaikan Darman Harahap, kepada wartawan pirnas tanggal 29/2 selaku kordinator lapangan demonstrasi harus di lanjutkan sampai ada kejelasan kemana saja itu raifnya dana publikasi di pergunakan kita lihat saja nanti hasilnya bagaimana kerja Kajari Labusel menelusuri kasus ini, bila nanti tidak berjalan akan kita laporkan ke Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan RI”, katanya.

(007)