Gelar Rapat Terkait Ekosistem Pariwisata, Presiden Instruksikan Bentuk Dana Pariwisata

PIRNAS.COM | Jakarta – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju terkait ekosistem pariwisata nasional pada Rabu, 4 Oktober 2023, di Istana Merdeka Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk segera menindaklanjuti pembentukan dana pariwisata atau _tourism fund_.

“Akan dibentuk _tourism fund_ atau sebuah dana yang akan mendukung pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, seperti mengundang _event-event_ berkelas internasional, _event-event_ budaya, olahraga, maupun juga MICE _(meeting, incentive, convention, exhibition)_,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangannya kepada awak media usai mengikuti rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Sandi menjelaskan bahwa dana pariwisata sudah diperkenalkan di beberapa negara yang memberikan penekanan khusus terhadap pengembangan pariwisata, seperti Singapura dan Arab Saudi. Nantinya dana pariwisata ini akan dibentuk dengan pendekatan tata kelola yang baik dan memberikan fokus kepada pariwisata hijau, berkelanjutan, berkualitas, serta mengutamakan kekuatan budaya Indonesia.

“Sehingga nanti wisatawan yang datang ke Indonesia bukan hanya diukur oleh kuantitasnya jumlahnya tetapi juga kualitasnya, lama tinggalnya belanjanya di ekonomi lokal maupun bagaimana mereka bisa menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ungkap Sandi.

“Arahan Bapak Presiden ini segera ditindaklanjuti dengan segera,” lanjut Sandi.

Terkait sumber pendanaan, Sandi menyebut bahwa pemerintah masih melakukan kajian apakah nantinya dana tersebut akan menggunakan dana abadi, devisa sektor pariwisata, ataupun sumber dana lainnya. Pemerintah juga akan membentuk tim khusus untuk mengkaji hal tersebut agar menghasilkan pendanaan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata nasional.

“Jadi sumber pendanaannya ini nanti akan ditelaah sehingga _governance_-nya terjaga tapi tidak akan membebani juga APBN terlalu besar, maupun tidak akan membebani juga wisatawan. Kita akan cari _equilibrium_ di mana ini akan menjadi berkelanjutan, tidak memberatkan, tapi justru akan menambah kualitas dan aspek _sustainability_ dari sektor pariwisata kita,” ucap Sandi.

Sedangkan terkait pengelolaan, Sandi mengatakan bahwa saat ini terdapat sejumlah opsi yang akan diputuskan dalam waktu dekat. Opsi tersebut meliputi pengelolaan di bawah BUMN maupun Kementerian Keuangan.

“Ini akan difinalkan pengelolaannya apakah sudah akan dibentuk di bawah BUMN yang sudah ada yaitu InJourney atau lembaga-lembaga yang sudah ada seperti lembaga pengelola dana yang ada di bawah Kementerian Keuangan,” tutur Sandi
05/10/2023.

(MI)