BOBROKNYA KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LABUSEL, PADA TAHUN 2018 TIDAK ADA PEMERIKSAAN DISEMUA DESA DI LABUSEL

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | LABUSEL – Keberadaan Inspektorat di daerah sebenarnya harus dapat berfungsi dengan maksimal sebagai pemeriksa internal di jajaran SKPD terkait dalam munggunakan anggaran di pemerintah daerah salah satunya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara.

Tapi hal yang sangat mengejutkan pada tahun 2018 yang lalu selama setahun pihak Inspektorat sekali pun tidak pernah melakukan pemeriksaan disemua desa yang ada di Labusel sebanyak 52 desa.

“Sepanjang tahun 2018 tidak pernah ada pemeriksa dari Inspektorat, sehingga saya merasa heran pak bagaimana menggunakan Dana Desa namun tidak pernah di periksa Inspektorat, lalu apa tugas mereka? tugasnya tak di jalankan,” ungkap salah satu narasumber yang dapat di percaya yang tidak ingin di sebutkan jati dirinya pada media ini, Senin (10/2).

Mendengar informasi dari seorang narasumber tersebut, awak media ini pun meluncur ke Kantor Inspektorat di Sosopan untuk konfirmasi, Senin (17/2). Namun menurut salah seorang stafnya Bapak TL bahwa Kepala Inspektorat Gembira Rahmat Juni Siregar tidak di tempat.

Dan akhirnya media ini menemui Inspektur pembantu wilayah tiga IRBAN. RU Towilan Harahap, saat di konfirmasi terkait adanya temuan di beberapa desa yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu proyek yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Bagaimana anda saat melakukan pemeriksaan pada tahun 2018 yang lalu?, pancing awak media ini pura pura tidak tau. Jawab Towilan, “memang bang kami tahun 2018 selama satu tahun tidak pernah turun memeriksa di semua desa di wilayah Labusel.”

Tanya awak media kembali, Kenapa tidak diperiksa?. Jawab Towilan, “Begini bang saya kan punya atasan, jadi sepanjang tahun 2018 tidak pernah ada perintah dari atasan kami untuk turun kelapangan melakukan pemeriksaan di desa, baik itu masalah penggunaan dana desa maupun proyek desa yang bersumber dari DD/ADD, itu prosedurnya bang kami enggak berani tanpa di perintah Inspektur bang, juga keterbatasan personil kami bang,” kata Towilan Hrp.

Dan nada yang sama juga di sampaikan oleh Candra Inspektur pembantu, “bahwa memang di sepanjang tahun 2018, kami tidak turun kelapangan memeriksa di desa desa karna kami tidak di perintahkan oleh atasan kami bang.”

Lalu kalau tidak ada pemeriksaan bagaimana anda membuat tindakan kepada kepala desa bila ada penyalagunaan anggaran di desa dan apa tindakannya? Tanya Wartawan media ini kepada Chandra.

Jawabnya, “Ya, kalau ada bang laporan dari LSM, dari masyarakat, dari orang orang media, baru kami melakukan tindakan, ya kami panggil kami lakukan pemeriksaa kalau ada di temukan penyalagunaan, dampak kerugian negara itu harus di pulangkan.”

Dan kemudian yang saya tanyakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentunya kalau turun ke Labusel berkoordinasi dengan pihak Inspektorat, jika melakukan pemeriksaan itu sampai rampung apa enggk?, kemudian BPK memeriksa di seluruh SKPD di Labusel ini?. Tanyak seorang Wartawan media ini.

“Enggak siap bang, karna mungkin keterbatasan waktu BPK juga, tidak bisa semua diperiksa hanya bila ada temuan itu lah jadi sampel untuk dilaporkan,” jawab Chandra.

“Lho kalau benar tidak semua SKPD diperiksa enggak siap, kok bisa mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP),” Kembali mempertanyakan kepada Inspektur pembantu.

Namun jawabannya sangat tidak puas, “maaf itu enggak kapasitas saya untuk menjawab,” kata Inspektur pembantu.

Jawaban dari para badan publik tersebut saat di konfirmasi sangat jelas kinerja BPK yang memeriksa di pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu di pertanyakan!! Mengapa tidak selesai melakukan pemeriksaan kok dapat memberikan predikat WTP di Labusel, ada apa ini!!!

(007)