Pembangunan Embung Cisuru Kabupaten Cilacap Diduga Kangkangi Aturan

PIRNAS.COM | Cilacap – Satu Negara terbentuk, berdasarkan aturan dan hukum. Tapi masalahnya disini banyak aturan-aturan Pemerintah yang diterjang. Satu paket proyek yang didapatkan oleh prusahaan. Malah dikerjakan tanpa meng indahkan praturan pemerintah. Seolah-olah uang Negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkesan milik pribadi.

Dikutip dari berita Jabarexposeraya.com, Itu terjadi pada Pembangunan Embung Cisuru yang di anggarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. No kontrak 01/PP-KTR/ATAP.II/PJPA. Tanggal kontrak 15 Februari 2023 yang dikerjakan oleh CV.NUMAYA dengan
Nilai kontrak sebesar Rp,6.069.311,000.00-.
Yang bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) TA 2023. dengan Waktu Pelaksanaan 240 (Dua ratus empat puluh hari).

Pada saat dilokasi Pekerjaan Embung, Awak media dikejutkan kondisi dan situasi dilapangan. Dikarekan tidak melihat adanya Pengawasan Konsultan, Tenaga Ahli(Tehknis)dan Mandor Lapangan. Seluruh pekerja tidak menggunakan sama sekali Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Padahal K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan Fakta Integritas yang ditanda tangani didalam Kontrak. Dan menerjang Praturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Prubahan atas Praturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Padahal disetiap Lelang baik Anggaran APBN atau Anggaran APBD, perusahaan yang ikut dalam lelang diwajibkan melampirkan Sertifikat Keahlian (SKA) dan SKT (Sertifikat Keterampilan Kerja) yang dikeluarkan oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi). Namun anehnya di proyek pembangunan Embung Cisuru tersebut kedua syarat mutlak ikut lelang malah ditiadakan terbukti dilokasi pekerjaan saat media ini melakukan kontrol kelokasi Pekerjaan.

Pada saat Awak Media Konfirmasi kepada salah satu pekerja yang ada dilokasi, menanyakan Nama Mandor dan Pengawas dari Instansi terkait yang ada dilapangan, jawab pekerja tersebut ” tidak ada sama sekali mas Pengawas atau mandor dilapangan, Mandor atau pengawas sudah seminggu ini tidak pernah kelokasi” ungkap pekerja dengan tegas.

Semestinya setiap Prusahaan yang mendapatkan pekerjaan harus tunduk pada Praturan Pemerintah, dan menjalaninya. Mengingat uang yang dipergunakan adalah milik Negara, bukan milik pribadi. Apalagi uang yang dipakai untuk pembangunan Embung Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Adalah uang pinjaman Negara, yang akan dibayar melalui pemungutan pajak masyarakat.

Ketika pembangunan embung tersebut tidak sesuai dengan Bistek, RAB dan gambar . Tentu sangat melukai hati masyarakat.
16/08/2023.

(TIM)