Tidak Cair Dana Publikasi Wartawan Dari Pemkab Labusel, Diduga Adanya Permainan Oknum Pejabat

Oleh M Suyanto Aktivis DPP LSM PKRN.

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | ARTIKEL – Hubungan para wartawan yang bertugas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatra Utara kian memanas dimana dana publikasih tahun 2018 2,4 M lebih, tahun 2019 2,9 M lebih tidak jelas arahnya yang akhirnya para wartawan jadi korban tidak mendapat anggaran sebagai mana mestinya padahal jelas dana tersebut dianggarkan melalui humas Pemkab Labusel mulai tahun 2010 tidak pernah ada msalah.

Nah kini muncul masalah diduga karena adanya permainan dari pihak kehumasan itu sendiri bahwa temuan BPK tersebut memang memiliki dasar yang kuat untuk menyampaikan bahwa adanya temuan yang mencurigakan di pos anggaran tersebut sehingga BPK menyimpulkan dugaan penyalagunaan anggaran dana publikasi itu.

Dalam hal ini penulis berpendapat yakin temuan itu tidaklah mayoritas tetapi ada beberapa sebagian dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum yang bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri, sehingga semua wartawan telah menjadi korban akibat kerakusan para oknum tersebut, permainan ini sangat jelas ketika 4 orang binaan humas oknum wartawan yang sudah disetting untuk dihadapkan kepada badan pemeriksa keuangan BPK di antara 4 oknum tersebut satu di antaranya menyampaikan dengan jelas bahwa dirinya tidak pernah menerima anggaran yang di pertanyakan oleh pihak BPK sala satunya dana liputan kegian bupati dan jajaranya saat kegiatan berlangsung tidak pernah menerima uang liputan juga liputan khusus, juga tidak pernah di terima dll.

Sehingga penulis berpendapat temuan hasil pemeriksaan BPK adanya kerugian negara beberapa pos-pos anggaran itu dan itu harus dikembalikan ke kas daerah jadi dugaan penulis, untuk menutupi dan mengembalikan uang yang dimakan oknum pejabat tersebut, maka uang berita para wartawanlah yang untuk menutup mengembalikan kerugian negara tersebut pada bulan Mei 2019.

Dengan licik dan sok paling pintar oknum pejabat tersebut menyampaikan pada para wartawan bahwa uang berita tidak bisa dibayarkan karena adanya temuan BPK padahal uang berita tersebut sebenarnya tidak ada masalah yang akhirnya para wartawan menjadi korban.

Namun ada 4 oknum wartawan binaan humas menari-nari karena mendapat uang liputan setiap bulan, tetapi sebagai seorang wartawan tidaklah bodoh agar semua terbongkar langkah awal melakukan demontrasi dan RDP langkah ke dua melaporkan oknum pejabat yang sengaja menilap dana publikasi melaui jalur hukum, anggaran tahun 2018 2,4 M tahun 2019 2,9 M. Melalui humas pemkab Labusel itu harus dipertanggung jawabkan di depan hukum nanti.