DIDUGA PT. STTC BANGUN GEDUNG & DEPO TANPA IMB & AMDAL, GBNN BELAWAN MINTA PEMERINTAH BERTINDAK TEGAS

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | MEDAN UTARA – Pembangunan gedung PT. Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) di Jalan Raya Pelabuhan Simpang Kampung Salam Belawan, diduga tanpa dilengkapi izin mendirikan bangunan (IMB) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagaimana ditetapkan pemerintah dan pihak terkait di pemerintahan harus bertindak tegas. Hal itu dikatakan Ketua Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Kecamatan Medan Belawan, Rindu Butar-Butar saat terjun langsung kelokasi pembangunan tersebut, Rabu (05-02-2020).

Rindu Butar-Butar mengatakan, Pemerintah jangan tebang pilih dalam menjalankan aturan, jangan yang melakukan proyek pembangunan adalah perusahaan besar lalu dibiarkan begitu saja, sedangkan perusahaan kecil maupun masyarakat kecil yang membangun dituntut harus mengikuti aturan.

“Pemerintah harus tegas dong dalam menegakkan aturan, jangan karena yang buat bangunan perusahaan besar dan punya beking kuat dibiarkan melanggar aturan, sedangkan perusahaan kecil atau masyarakat kecil dipaksa ikuti aturan dan dibongkar bangunannya, aturan itu harus tegas dan jangan tebang pilih, jangan-jangan udah ada kongkalikong atau ada udang dibalik peyek, lihat aja tadi, saya mau ketemu dengan pihak perusahaan aja udah dihalangi sama securitynya, apa udah hebat kali perusahaan ini dan apa sudah kebal hukum”, jelas Ketua GBNN Belawan ini pada awak media Pirnas.

Sementara itu ditempat terpisah, Pengamat Lingkungan Kota Medan Jaya Rajuna mengatakan, BLH Kota Medan dinilai tidak berfungsi menjalankan tugasnya untuk menindak bangunan yang tidak memiliki izin lingkungan, yang manjadi dasar untuk mengurus izin bangunan.

“Apapun ceritanya, lahan yang dibangun STTC seluas 2 hektar itu harus ada izin lingkungan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan IMB, kalau izin dasar dari lingkungan tidak ada. Semua itu sejalan untuk diurus, desaian bangunan yang akan diajukan dapat merinci restribusi yang harus mereka bayar nantinya untuk izin pembangunan tersebut,” kata Jaya Arjuna, Rabu (05/02/2020).

Tidak adanya izin lingkungan yang dipegang oleh STTC, sambung Jaya, BLH yang tidak mampu menindak atau memberi sanksi sudah jelas tidak berfungsi menjalankan tugasnya.

“Coba kita lihat saja seperti Podomoro, jelas – jelas AMDAL nya bermasalah, tapi mereka tidak berani membongkar. Apalagi sekelas STTC, menurut saya bubarkan saja BLH kalau memang tidak berfungsi,” tegasnya.

Jaya Arjuna mendesak, BLH Kota Medan bekerja berdasarkan fungsinya, bila pembangunan itu mau dilanjutkan harus melaksanakann proses izin yang sudah ditetapkan. Tetapi tidak dilakukan pembiaran pembangunnya secara ilegal.

“Sebenarnya, AMDAL itu ada gunanya juga bagi pengusaha, masyarakat dan pemerintah. Kenapa harus berat mengurus izinnya, jadi kita minta pemerintah harus tegas dalam hal lingkungan,” tutup Jaya Arjuna.

Reporter Amat Bobi