PEMDES, DPMD, INSPEKTORAT DAN KEJARI MUNA ENGGAN MEMENUHI UNDANGAN DBD ATAS TINDAK LANJUT DARI AKSI FRASA WAKUMORO TERKAIT DUGAAN KORUPSI ADD & DD

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | MUNA – Desa Wakumoro, Kec. Parigi, Kab. Muna yang tergabung dalam organisasi masyarakat Forum Aspirasi Desa Wakumoro (FRASA) kembali menyatakan kekecewaanya terhadap pemerintahan Desa Wakumoro, DPMD, Inspektorat, dan Kejari Muna karena merasa tuntutan mereka tidak dihiraukan atas dugaan penyelewengan ADD maupun DD yang terjadi di Desa Wakumoro, Senin (27/01/2020).

Kekecewaan masyarakat tersebut dikarenakan pihak-pihak terkait yang diundang dalam hal ini Pemdes Wakumoro, DPMD, Inspektorat dan Kejari Muna tidak hadir dalam gelar pendapat terkait masalah ketransparanan penggunaan anggaran ADD maupun DD.

Sementara itu masyarakat hadir yang tergabung dalam Forum Aspirasi Masyarakat Wakumoro (FRASA) tersebut merasa geram/kecewa karena merasa tuntutan/aspirasi mereka tidak didengarkan oleh pihak yang terkait yaitu Pemdes Wakumoro, DPMD, Inspektorat dan Kejari Muna.

Masyarakat yang hadir dalam rapat tersebut yang tergabung dalam FRASA bersama BPD tetap melanjutkan rapat tersebut meskipun tidak dihadiri oleh Pemdes, DPMD, Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Muna.

Dalam rapat tersebut menghasilkan 4 tuntutan dari forum aspirasi masyarakat desa wakumoro (FRASA) terhadap BPD yaitu :
1. Menghentikan segala aktivitas di desa selama tidak ada transparasi penggunaan ADD maupun DD.
2. Meminta kepada pemdes Wakumoro untuk memperlihatkan RAB pekerjaan.
3. Meminta diagendakan kembali untuk membahas seluruh permasalahan tekait dengan ADD maupun DD.
4. Menghentikan semua kegiatan di desa sebelum aparat terkait menyelesaiakan semua persoalan yang berkaiatan dengan ADD maupun DD.

Sementara itu ketua forum aspirasi masyarakat desa wakumoro, LD Rizaldi yang biasa disapa Adin, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemdes Wakumoro, dimana tuntutan mereka tidak dihiraukan, terutama masalah keterbukaan pengelolaan keuangan APBDesa yaitu ADD dan DD.

Ia juga menambahkan pemdes Wakumoro beranggapan bahwa pengelolaan keuangan ADD maupun DD merupakan rahasia negara dan tidak mau memperlihatka RAB pekerjaan kepada masyarakat dan BPD merupakan kekeliruan yang luar biasa dan pembodohan nyata terhadap masyarakat terkait pengelolaan ADD dan DD.

Pada hal dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Keterbukaan Publik bahwa RAB itu adalah dokumen publik akan tetapi mereka masih saja merahasiakanya terhadap masyarakat Desa Wakumoro.

“Saya menduga kuat ada persekongkolan antara pihak pemdes Wakumoro dengan oknum oknum tertentu untuk memanfaatkan DD dan ADD ini untuk dijadika lahan basah dalam meraup keuntungan”, ucapanya.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa Wakumoro cacat secara hukum mampun cacat secara admistrasi akan tetapi berjalan biasa biasa saja seolah-olah tidak ada masalah.

“Disini kami mempertanyakan kredibilitas pendamping desa, camat, DPMD dan Inspektorat Kab. Muna, sebenarnya tugasnya mereka apa”, ucapnya.

Masyarakat yang tergabung dalam Frasa akan mengawal kasus ini samapai tuntas demi tercapainya penyelenggaran pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)  di Desa Wakumoro ini.

(La Hasidi)