Masyarakat Darul Aman Tolak Adanya PPH. PT Jaya Rupat Sejahtera di Aula Kecamatan Rupat

PIRNAS.COM | BENGKALIS – PT rupat kaya sejahtera adakan sosialisasi dan konsultasi kegiatan anakisis mengenai dampak lingkungan hidup, (amdal) perijinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) di desa darul salam, kecamatan rupat, kabupaten bengkalis, 07) 02/2023.

Dalam pertemuan tersebut turut di hadiri berbagai kalangan masyarakat dan ketua lembaga adat melayu, dan berbagai pemangku kepentingan.

Turut di hadiri KPH 4 bengkalis,Muhammad fadli dan DLHK provinsi Riau agung sebagai mewakili. Dan ikut serta ketua LAM.-R, lembaga adat melayu kecamatan rupat. Camat rupat, dan kepala desa rupat.
Dan berbagai perangkat desa , ormas setempat.

“Turut di hadiri :

1.kepala desa, pramujo rosyid
2.ketua BPD, Nazri
3.kaur kesra, fitria
4.ketua karang taruna ,Alparizan
5.ketua adat ,suku akit poheng”.

Atas penyelenggaran konsultasi publik ini, dengan tujuan untuk mempersatukan pikiran antara PT jaya rupat sejahtera dengan masyarakat rupat, terkait dengan dalam rancangan lahan yang di miliki oleh masyarakat atas kelompok tani seluas 4,698 H. Yang untuk di jadi kan tanaman tebu. Yang mana dalam rapat tersebut di hadiri juga nurholis sebagai konsultan dan pihak perusahaan tandi siregar.

Dalam pidato ketua BPD nazi,menuturkan “bahwa masyarakat trauma dan juga jera kepada perusahaan yang si sekitar desa darul aman, karena kontribusi terhadap masyarakat, sangat minim” Terang nya di pidato. Dan ditambah lagi oleh kaur kesra akan berdampak kemungkinan besar ekonomi masyarakat tidak nampak dengan kehadiran perusahaan tersebut”karena sudah jadi pengalaman.

Dalam pertemuan tersebut banyak keluhan yang di sampaikan oleh para yang hadir dalam acara konsultasi publik yang di laksanakan di aula kecamatan rupat.”Alparizan selaku ketua karang taruna sempat menyampaikan kalau perusahaan tersebut mendapat ijin, maka akan berdampak pada ekosistim yang kita cintai ini. Dan juga akaes desa sangat lah terbatas ke desa tetangga”, tutur nya.

Dalam kesempatan yang sama, kepala desa rupat menghimbau” mengingat dan menimbabang setelah mendengar berbagai keluh dan kesah masyarakat memohon, kepada kementrian kehutanan, dan lingkungan hidup, beserta dengan jajaran nya agar di kaji dan di tinjau ulang terkait dengan PBPH permohonan izin dari tersebut, karena akan mengancam dan berdampak pada ekosistim-ekosistim di desa rupat dan sekitar nya”, terang kepala desa.

Dalam rancangan pengukuhan antara pihak pengusaha dan masyarakat, belum ada kesepakatan. dan masyarakat rupat menolak lobi dari perusahaan. hal ini di benar kan oleh Muhammad fadli sebagai KPH. “Dia mengatakan lewat telepon seluler berita investigasi nasional, belum ada pak kesepakatan karena belum sesuai apa yang di kehendak masyarakat sehingga . apa yang di ingin kan dari pihak perusahaan tersebut tidak dapat berjalan. maka pada intinya hasil keputusan nya ditunda. Masih perlu lagi melakukan komunikasi yang pas antara kedua belah pihak”, terang fadil.

Dalam pertemuan konsultasi publik ini dapat berjalan lancar, namun tidak mendapat kan titik terang. Masih perlu di lakukan pengkajian ulang .”sehingga masyarakat dan ketua adat melayu kecamatan rupat tidak menanda boskutangani dan berbagai pihak desa dan masyrakat lain nya secara tegas menolak ajuan perusahaan. “Tutup kepala desa.

R. Dmk