PEMAHAMAN JAMINAN PEMELIHARAAN DAN RETENSI, DALAM PEKERJAAN MILIK PEMERINTAH YANG MEMERLUKAN MASA PEMELIHARAAN

PIRNAS.COM | JATENG – Menginggat banyaknya pekerjaan yang memberikan batas waktu akhir tahun, maka akan terjadi masa peliharaan lewat Tahun Anggaran. Selama masa perawatan berlangsung maka yang terjadi Jaminan Perawatan bukan Retensi.

Pengertian Jaminan Pemeliharaan adalah Jaminan pemeliharaan adalah surat jaminan yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK yang mana gunanya untuk menjamin kerusakan kerusakan setelah pekerjaan selesai selama masa pemeliharaan sesuai dengan kontrak.
ada dua pola jaminan pemeliharaan yang berlaku pada pekerjaan konstruksi atau pekerjaan lain yang membutuhkan pemeliharaan.

Satu Pola Retensi
Pola retensi adalah bilamana prestasi pekerjaan telah telah selesai (100%) , maka PPK membayar 95% dari total nilai kontrak, sisanya sebesar 5% akan dibayar ketika masa pemeliharaan selesai. dengan kata lain dana 5% yang menjadi hak penyedia di tahan hingga masa pemeliharaan selesai.
Setelah masa perwatan berakhir maka Prusahaan bisa mencairkan 5% yang tertahan sementara.

Dua Pola Jaminan Pemeliharaan.
Bila prestasi pekerjaan telah selesai (100%) , maka PPK dapat membayar 100% (dana tidak ada yang ditahan) jika Perusahaan memberikan Jaminan Pemeliharaan/Garansi Bank.
Jaminan pemeliharaan atau garansi bank biasa digunakan pada proyek yang batas waktu jaminan pemeliharannya melewati batas waktu tahun anggaran. Karena lewat tahun anggaran pola retensi tidak memungkin kan dilakukan. Sehingga garansi bank adalah solusinya.
Bagaimana Jika Ada Kerusakan pada masa pemeliharaan
Maka Penyedia wajib memperbaiki.
Bagaimana jika kerusakan pada masa pemeliharaan penyedia tidak bersedia memperbaiki,

Diminta penyedia secara tertulis untuk memperbaiki apabila penyedia tidak memperbaiki, maka PPK memberikan surat peringatan dengan batasan waktu tertentu.

Dalam hal tidak melakukan perbaikan maka jaminan dicairkan untuk digunakan dalam perbaikan pemeliharaan dan penyedia dikenakan daftar hitam.

Pencairan jaminan pelaksanaan untuk tujuan perbaikan, bukan untuk disetorkan ke kas negara
Pencairan sebesar nilai kerusakan dengan maksimal 5% ( sebesar nilai jaminan).

Bila biaya pemeliharaan melebihi nilai jaminan pemeliharaan (5%) maka kelebihan biaya tersebut tetap menjadi tanggung jawab penyedia.
Bila penerbit jaminan tidak bersedia mencairkan, maka dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan(OJK).

Dengan harapan supaya masyarakat luas memahami mengenai perawatan pekerjaan, yang masih dalam Tahun Anggaran dan perawatan pekerjaan sudah melebih batas Tahun Anggaran.
13/11/2022.

(MI)