Proyek Pembangunan di Bidang Pendidikan di Kabupaten Bengkalis Riau “Terkesan” Tidak Ada Keterbukaan Informasi Khususnya SDN dan SMPN

PIRNAS.COM | BENGKALIS – Lembaga Swadaya Masyarakat selalu mengedepankan koordinasi dan konfirmasi serta melakukan hubungan baik di setiap instansi pemerintah, pasalnya dengan di bangun kerjasama yang baik dan saling berkoordinasi dan komunikasi, merupakan salah satu sifat dan adat ketimuran.

Sebagai tugas dan fungsi control sosial yang mengacu pada undang-undang nomor 1945 pasal 28 huruf f yang berbunyi setiap orang berhak untuk mencari mengolah mengumpulkan data data menyiarkan dan melaporkan kepada aparat penegak hukum. atas dasar hukum tersebut organisasi masyarakat untuk bergerak sebagai dasar hukumnya.

Pendidikan merupakan sarana dan prasarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, ini sudah menjadi prioritas utama pemerintah pusat dan daerah untuk dapat melahirkan anak didik yang berintegritas dan berpotensi untuk menumbuhkan kembangkan propisinalme anak anak di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil pantauan awak media pirnas com di lapangan terkait proyek pembangunan di bidang pendidikan sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang tentang kegiatan proyek pembangunan di wilayah kabupaten Bengkalis 03.11.2022.

Kepala dinas pendidikan saat di WhatsApp awak media Pirnas.com mengatakan, “maaf pak saya di jln nanti saya akan cari tau dulu kelapangan.”

Terkait koordinasi dengan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis selama dua hari, tetapi klarifikasi dari pihak dinas belum ada, sampai berita ini di terbitkan.

Terpisah awak media Pirnas com juga melakukan koordinasi dengan pihak lapangan sebagai pekerja dan mandor lapangan di beberapa titik di beberapa kecamatan juga tidak ada klarifikasi dan kerjasama yang baik, sementara awak media pirnas com,tetap meninggalkan nomor handphone 0813.60xxxxx. tetapi sampai berita ini di terbitkan juga tidak ada klarifikasi dari pihak mandor maupun rekanan.

Sunaryo ketua badan koordinasi komunikasi Informasi Bela Negara Republik Indonesia Bakorinkom BN RI wilayah 5 Riau, angkat bicara terkait hal ini. Menurut nya, terserah apa pun kegiatan yang di lakukan oleh pihak kontraktor dan konsultan pengawas dan pemenang lelang, harapan kita mereka bekerja lah sesuai dengan Basteknya agar masyarakat atau anak didik dapat bersekolah sesuai dengan harapan pemerintah pusat dan daerah bahkan orang tua anak didik agar masyarakat Indonesia dapat cerdas dan berkualitas sehingga melahirkan anak didik yang berintegritas dan berpotensi untuk menumbuhkan kembangkan propisinalme dan intelektual.

Masih menurut Sunaryo, tetapi ketika kita mendapatkan informasi dari masyarakat dan kita juga ada menemukan suatu masalah yang di duga melakukan tindakan yang melawan hukum dan atau korupsi kolusi dan nepotisme KKN, kita akan langsung laporkan temuan tersebut yang sesuai dengan alat bukti dan saksi yang cukup untuk melakukan laporan resmi ke pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan,agar para yang nantinya merugikan negara dapat di proses secara hukum yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia NKRI, katanya.

R. Damanik