DPRD SUMUT KOMISI B RDP-KAN BANJIR BANDANG DI HATAPANG DAN AKAN BENTUK PANSUS

PIRNAS.ORG & PIRNAS .COM | LABURA – Sehubungan surat Undangan DPRD Sumatera Utara sesuai dengan surat nomor: 53/18/ Sekr perihal Undangan pada acara RDP untuk meminta penjelasan kepada Pemprov. Sumatera Utara dan Pemkab Labura, tentang terjadinya Banjir Bandang pada 28 Desember 2019 yang lalu di Desa Hatapang, atas terbitnya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Labuhan Batu Indah (LBI).

Acara RDP itu dilaksanakan di Gedung Kantor Komisi B. DPRD Provinsi Sumatera Utara pada hari selasa (7/1/2019) di Medan.

Adapun yang hadir ialah, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi B. DPRD Sumatera Utara Zeira Salim Ritonga, para Anggota Komisi B. DPRD Sumatera Utara Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provsu Erawati, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah V di Aek Kanopan, dari PT. Labuhan Batu Indah Drs. Taufik Rahim Lubis selaku Pimpinan perusahaan, dari Poldasu Kombes Pol M. Ginting Kabag. Ops Poldasu, Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Sitorus, SE,. didampingi Oleh Sekda Kab. Labura, Habibuddin Siregar, dari DPN Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) M. Sofyan Damanik Ketua DPN LKLH Sekjen DPN LKLH Irmansyah, SE,. Koordinator Daerah Labuhan Batu Raya Darwin Marpaung, Gusti Ramadhani, SH,. selaku Advokat Penasehat Hukum DPN LKLH, Pengurus LKLH Kabupaten Batu Bara, dan yang mengaku dari Perwakilan Masyarakat Desa Hatapang Kamaluddin Munthe dan para Wartawan Insan Pres serta beberapa penggiat Lingkungan Hidup dan Mahasiswa.

Dikatakan oleh Pimpinan Sidang dalam acara rapat tersebut, bahwa rapat itu rapat terbuka . ‘’Acara ini acara terbuka’’, ucapnya.

Kemudian Pimpinan RDP Komisi B mempersilakan Bupati Labuhanbatu Utara memaparkan perihal kejadian banjir bandang yang terjadi pada 28 Desember bulan lalu tersebut. Kemudian Bupati juga membeberkan bentuk keperdulian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap Korban Banjir di Hatapang dan di Desa Pematang.

Setelah mendengarkan pemaparan Bupati Labuhanbatu Utara Pimpinan RDP juga meminta penjelasan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk menjelaskan izin yang dimiliki oleh PT. LBI Setelah itu pimpinan juga memberikan kesempatan kepada DPN Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup terkait apa yang mereka temukan dilapangan mengenai beroperasinya PT Labuhan Batu Indah dengan melakukan penebangan terhadap pohon kayu di Desa Hatapang Kecamatan NA IX-X Labura.

Hasil uraian yang disampaikan oleh para Aktivis dan Pemerintah yang hadir diketahui lah bahwa PT Labuhan Batu Indah telah memiliki IPK sesuai dengan Keputusan Gubernur No.188.44/342/KPTS/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Persetujuan Pembuatan Koridor Jalan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas menuju lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu a/n PT.Labuhan Batu Indah di Kab.Labuhan Batu Utara Prov.Sumatera Utara

Tak hanya itu PT Labuhan Batu Indah Juga memiliki IPK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Utara No.522.21/0339/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu ( IPK) tahap pertama AN. PT.Labuhan Batu Indah pada Izin Usaha Perkebunan Budi Daya tanaman karet PT.Labuhan Batu Indah di Desa Batu Tunggal dan Desa Hatapang Kec. Na. IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.

Terlihat saat rapat itu bernada sedikit berkeras suara setelah ada ucapan dari wakil ketua DPRD Sumatera Utara menyebutkan bertemu setengah kamar dengan pihak kehutanan. Meski demikian acara berjalan dengan tertib dan teratur.

Kapolda Sumatera Utara melalui Kombes POL M. Ginting Kabag. Ops Polda Sumatera Utara menyebutkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan tanggap darurat atas peristiwa banjir bandang yang terjadi di Desa Hatapang dan Desa Pematang. ‘’ Polisi juga memberikan bantuan kepada Korban Banjir Bandang, saat ini Polisi Fokus terhadap penanganan kepada para korban. Mengenai hal lainya jika ada tindak pidana kami akan menindak lanjutinya’’, kata Ginting.

Beberapa masukan dari yang hadir meminta kepada DPRD Sumatera Utara agar membuat PANSUS terkait penebangan Hutan di Desa Hatapang yang disangsikan bakalan terjadi lagi banjir bandang jika penebangan kayu hutan tidak dihentikan.

Usai acara pada saat wawancara, Darwin Marpaung Koordinator Daerah Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Labuhan Batu Raya sangat menyayangkan pihak Dinas Kehutanan yang tampaknya sangat kaku dan tidak terbuka di saat rapat. ‘’kita sangat menyayangkan respon oleh pihak Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara yang kita lihat tertutup seperti menyembunyikan sesuatu hal. Sebab pihak Anggota DPR meminta agar Dinas kehutanan menunjukkan Peta Izin Koridor dan Peta Izin Pemanfaatan Kayu namun Pihak Dishut malah menunjukkan Peta Umum bukan Peta yang tertera dalam Surat IPK dan IK yang mereka Simpan,’’ ucap Darwin.

Saat ditanyakan pendapatnya mengenai dugaan adanya penyebab banjir akibat Penumbangan kayu hutan Darwin Marpaung Mengatakan, ‘’ kita masih menduga sementara nanti kita akan meneliti lebih rinci apakah ada penyalahgunaan izin yang terjadi disana. Jika sudah memenuhi unsure kita juga akan melakukan upaya hukum terkait sebab akibat terjadinya banjir bandang di Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

(R Marpaung)