LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN CILACAP DIDUGA TABRAK UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PIRNAS.COM | CILACAP – Suatu Negara bisa terbentuk tentunya berdasarkan peraturan dan per Undang-undang. Dengan adanya kedua poin tersebut diatas tentunya Negara bisa terbentuk. Jadi sangatlah aneh kalau kita sendiri selaku Warga Negara tidak mentaati peraturan dan per Undang-undang.

Diduga inilah yang terjadi pada pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Cilacap. Yang mana pelaksanaan lelang ini diduga tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tetang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan ini terjadi pada pelaksanaan lelang pekerjaan Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tim PIRNAS menghubungi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) via Telpon layanan yang di sediakan oleh Unit Layanan Pengadaan. Untuk melakukan Konfirmasi dengan pihak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Mengenai lelang terbuka pada pekerjaan Kontruksi peningkatan Jalan yang diduga dimenangkan oleh salah satu CV. yaitu CV.KJ. Tapi sayangnya telpon yang dihubungi oleh Tim PIRNAS tidak bisa tersambung sampai berita ini diturunkan. Guna untuk mengkonfirmasi terkait kemenangan CV.KJ.
Diduga bagaimana bisa memenangkan dua paket pekerjaan Kontruksi, dengan Pekerjaan yang sama pada Dinas yang sama. Dengan menggunakan satu nama perusahaan yang sama. Pada pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap.
Konfirmasi yang akan diajukan oleh Tim PIRNAS adalah, Kepres Nomor berapa,Tahun berapa dan pasal berapa yang mengatur satu nama perushaan bisa memenangkan dua paket sekaligus di Dinas yang sama, dalam pekerjaan yang sama. Kalau Undang-undang yang dipergunakan sebagai acuan tentunya Undang-undang Nomor berapa,Tahun berapa dan pasal berapa. yang memperbolehkan. Satu perusahaan bisa mendapatkan dua paket pekerjaan, di Dinas yang sama dan pekerjaan yang sama.
Karena kalau kita mengacu pada pelaksanaan lelang terbuka berdasar Kepres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Diduga tidak ada aturan yang mengatur satu prusahaan bisa mendapatkan dua paket pekerjaan, dengan menggunakan satu nama prusahaan, di Dinas yang sama dan pada pekerjaan yang sama.
Seandainya hal ini terjadi terus menerus tanpa ada perubahan dan tindakan tegas dari Intitusi terkait. Badan Peneriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) dan Komisi Pengawas Persaigan Usaha (KPPU) sangatlah merugikan perusahaan lain, yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan paket pekerjaan, terutama Prusahaan yang bergerak di bidang Kontruksi. Jum’at 2/9/2022

(Tim)