Zainal Abidin Sarankan Bentuk Tim Monitoring Pekerja Terkait Program BPJamsostek

PIRNAS.COM | MEDAN – Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan aturan tentang BPJS Ketenagakerjaan melalui Intruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik itu pekerja pormal, maupun pekerja non pormal. Namun Inpres tersebut pelaksanaannya tidak maksimal menyentuh semua pekerja pormal dan pekerja non pormal, karena masih banyak temuan dilapangan, para pengusaha tidak mendaftarkan semua pekerjanya, walaupun itu sudah masuk dalam aturan ketenagakerjaan. Begitu juga dengan pekerja non pormal yang kurangnya kesadaran dan ketidak pahamannya akan manfaat jadi peserta BPJamsostek, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan ditengah masyarakat.

Untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut melalui program BPJamsostek, sudah saatnya dibentuk tim monitoring pekerja, untuk melakukan pengawasan terhadap para pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya secara keseluruhan, begitu juga untuk memaksimalkan sosialisasi terhadap para pelaku usaha dan para pekerja non pormal tersebut.

Hal itu disampaikan Tokoh muda dan Aktivis Sosial Kota Medan, Zainal Abidin, saat menghadiri acara buka puasa bersama dan diskusi terkait program BPJamsostek, yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, di Hotel Adi Mulia, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (27/04/2022) sore.

“Sudah saatnya segera dibentuk tim monitoring pekerja, yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker, Assosiasi pengusaha, Serikat pekerja, Aktivis, dan bila perlu juga libatkan Kepolisian serta Kejaksaan, kalau tidak program tersebut tidak bisa berjalan secara maksimal, kan kasihan para pekerjanya,” ucap Tokoh muda itu.

Zainal yang kesehariannya itu aktif dibirokrasi tersebut menyampaikan, bahwa dirinya sudah sering mendapatkan temuan dilapangan terkait para pengusaha yang tidak mendaftarkan semua pekerjanya menjadi peserta BPJamsostek, bahkan sudah banyak insiden kecelakaan kerja, tapi si pekerja yang mengalami insiden tersebut tidak dilindungi dalam program BPJamsostek, sehingga pekerja tersebut tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja.

“Kemarin saya bersama pak Kacab BPJS TK Medan Utara masuk ke Pelabuhan Belawan, disana kami dapat informasi, ada ribuan sopir truk dan trado yang tak didaftarkan jadi peserta BPJamsostek, bahkan ada sopir trado yang putus jari tangannya akibat terjepit ban trado. Begitu juga waktu kami masuk ke Pelabuhan Perikanan Gabion Belawan, hampir rata-rata pekerja digudang-gudang ikan tersebut juga tidak didaftarkan jadi peserta BPJamsostek, jadi harus ada tim yang akan melakukan sidak ditempat tersebut,” kata Tokoh muda itu.

Lebih lanjut, Tokoh muda itu berharap harus segera dibentuk tim monitoring pekerja untuk melakukan pengawasan terkait mengoptimalisasikan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, serta memaksimalkan mitra kerja Perisai sebagai ujung tombak pelaksanaan program tersebut.

“Kalau bisa setelah lebaran Idul Fitri nanti, pihak BPJS Ketenagakerjaan mengundang pihak terkait tersebut untuk membahas rencana pembentukan tim monitoring pekerja, begitu juga dengan mitra kerja Perisai yang sudah dibentuk pihak BPJS Ketenagakerjaan harus lebih diperkuat untuk merekrut para pekerja non pormal, bila perlu bantu pasilitas perangkat kerja mereka,” kata Tokoh muda itu.

(Irfan Zunaidi)