Jalan lintas Kabupaten Simalungun Rusak Parah, Di Minta Pemkab Jangan Tutup Mata Hati

PIRNAS.COM | SIMALUNGUN – Korupsi Kolusi dan Nepotisme KKN sudah menjadi penyakit yang menjamur di Aparat Penyelenggara Negara di wilayah se-Indonesia, berawal dari terjadi korupsi di Indonesia, semakin menjamur di daerah-daerah di seluruh Indonesia se-Kabupaten dan Kota.

Menurut warga Kabupaten Simalungun sebut saja inisial B mengatakan, berdasarkan hasil di lapangan se-Propinsi Sumatera Utara Medan, Kabupaten Simalungun lah jalan lintas yang paling rusak parah yang kita temui, apakah Kabupaten Simalungun tidak cukup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) makanya jalan rusah parah, sehingga Masyarakat pengguna jalan tidak nyaman dalam berkendaraan ketika melintas di Kabupaten Simalungun atau kurang perhatian dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara atau ada penyalahgunaan jabatan dan wewenang beserta anggaran.

Menurut warga Kabupaten Simalungun ini kesemuanya harus di tindak lanjuti proses daripada keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun, agar persoalan jalan lintas dapat di selesaikan seperti Kabupaten lainnya di Sumatra Utara. Terkait hal ini, kami warga Kabupaten Simalungun sangat mengharapkan agar Pemerintah membuka mata hati dan pikiran, agar proses pembangunan jalin linta Kabupaten Simalungun bisa seperti Kabupaten lain. Kami warga Masyarakat Kabupaten Simalungun meminta agar Bupati terpilih untuk mengedepan kan pembangunan pengaspalan, sebab hampir 90 % jalan di Kabupaten Simalungun Rusak dan parah .” Katanya.

Terpisah awak media pirnas.com konfirmasi dengan pegiat LSM Pilar Kesejahteraan rakyat Nasional PKRN R.Damanik mengatakan, kita dari Masyarakat Kabupaten Simalungun mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun agar serius untuk mengedepan kan proses jalan lintas, sebab selain kenyamanan dalam berlalulintas juga menumbuh kembangkan ekonomi warga Simalungun baik dalam perekonomian dan sosial dan budaya.

Lanjut kata R.Damanik mengatakan, sudah sepuluh tahun DP dua priode dari Bupati yang terdahulu juga belum ada 50 % jalan lintas di anggarkan, bahkan pembangunan pengaspalan untuk lintas juga sudah tidak layak untuk di lalui oleh para pengguna jalan.

Menurut R.Damanik kita sebagai warga asli Simalungun sedikit merasa kecewa dengan kebijakan yang di lakukan oleh Pemkab terdahulu sebab pembangunan pengaspalan jalan lintas perlu untuk di pertanyakan, terkait hal ini kita mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Simalungun agar kedepannya mengganggarkan untuk proyek pengaspalan di Kabupaten Simalungun, agar dapat menyerupai Kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara.” Katanya ”

( TEAM )