Instruksi GUBSU Melalui Kabupaten Labuhanbatu Tentang PTM Terbatas

PIRNAS.COM | LABUHANBATU – Kelanjutan Instruksi Gubernur Sumatera Utara melalui pemerintah Kabupaten Labuhan Batu tentang pembelajaran tatap muka terbatas (PTM) nomor 188.54/39/INST/2021, mulai di terapkan di kabupaten Labuhan batu, sumatera utara, kamis ( 1/8/2021).

Menindak lanjuti hasil rapat koordinasi evaluasi pembukaan sektor pendidikan selama PPKM yang tertanggal 26 Agustus 2021,yang di pimpin oleh Menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi RI yang di hadiri menteri dalam negeri, Menteri pendidikan dan kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri RI nomor. 03/ KB/2021, nomor 384 tahun 2021, no. HK. 01.08/MENKES/4242/2021, dan nomor 440.717 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang keseluruhan nya ada sekitar 8 point yang di instruksikan oleh GUBSU Edy rahmayady, pemkab Labuhan batu menghimbau antara lain :

1. PTM terbatas di laksanakan dengan memprioritaskan kesehatan, keselamatan, menerapkan prokes dan pembelajaran jarak jauh bagi semua satuan Pendidikan

2. kriteria level 4 ( kelompok belajar TK, SD, SMP, SMA dan SMK) bimbingan belajar /tes di lakukan melalui pembelajaran jarak jauh.

3. kriteria level 3 ( kelompok belajar TK SD, SMP, SMA dan SMK) dengan melakukan PTM terbatas dengan maksimal 50 % kecuali SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, MALB maksimal 65 %, PAUD maksimal 33% dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain lain, memprioritaskan kesehatan, keselamatan, kemudian kantin tidak di perbolehkan buka dengan satuan Pendidikan membawa makanan dan minuman dengan gizi yang seimbang, siswa yang terpapar tidak boleh belajar tatap muka, jikalau ada keluarga yang terpapar siswa tersebut tidak di benarkam mengikuti pembelajaran tatap muka, belajar 2 kali seminggu ( 2 jam) perhari dengan durasi 60 menit, kepsek guru, TU sudah di vaksin, 25 % prinsip belajar bertahap, satuan pendidikan yang berada di zona merah, di tutup selama 5 hari, menerapkan kurikulum darurat, PTM terbatas menjadi tanggung jawab masing kabupaten daerah.

4. Wali murid boleh memilih belajar tatap muka atau pembelajaran jarak jauh

5. Pemkab/ kota, kementerian Agama wajib melakukan pengawasan terhadap pembelajaran sesuai diktum ke SATU

6. Apabila ada satuan Pendidikan yang terpapar Covid-19 , pemerintah wajib mengani kasus tersebut dengan memberhentikan pembelajaran tatap muka terbatas.

7. Pembelajaran mengacu kepada keputusan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan, MENAG, ME KES, dan MENDAGRI

8. Instruksi ini mulai di berlakukan pada tanggal 01 September 2021

(HD)